Kasus Karhutla Kejahatan Luar Biasa

Usulan Komisi IV DPR

SM/Antara  -  PENANGKAPAN : Suasana saat personel gabungan TNI/Polri menangkap para terduga perambah dan pembakar hutan dan lahan di kawasan konsesi Hutan Harapan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), Desa Bungku, Bajubang, Batanghari, Jambi, Sabtu (21/9). (55)
SM/Antara - PENANGKAPAN : Suasana saat personel gabungan TNI/Polri menangkap para terduga perambah dan pembakar hutan dan lahan di kawasan konsesi Hutan Harapan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), Desa Bungku, Bajubang, Batanghari, Jambi, Sabtu (21/9). (55)

JAKARTA - Komisi IV DPR RI mengusulkan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Artinya, pelaku pembakaran hutan disejajarkan dengan pelaku aksi terorisme. Usulan tersebut disampaikan setelah melihat dampak yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan, penetapan status tersebut akan mampu menekan munculnya kasus karhutla. ”Seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Levelnya sama dengan teroris. Karena karhutla bukan hanya merusak ekosistem dan lingkungan, memusnahkan plasma nutfah, juga dapat membunuh m a n u - sia,” kata Viva Yoga, kemarin. Untuk mencegah karhutla, lanjutnya, pemerintah harus menambah anggaran.

Yoga yang juga politikus PAN itu berpendapat bahwa harus ada nomenklatur anggaran yang khusus untuk pemadaman api karhutla. ”Usul kami, semestinya ada penambahan dana dari pemerintah pusat untuk mengatasi karhutla,” ucapnya. Menurutnya, merebaknya kasus karhutla saat ini tidak hanya disebabkan karena pemerintah kurang serius menangani atau tidak antisipatif.

Dirinya juga menilai massifnya karhutla juga karena minimnya teknologi yang dimiliki pemerintah. ”Sebenarnya tidak hanya soal pemerintah yang kurang antisipatif, tetapi juga soal keterbatasan dana dan lemahnya peralatan dan kemampuan teknologi dalam mematikan titik-titik api,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penegakan hukum kepada pelaku kebakaran hutan selama ini masih lemah. Hal itu juga tampak pada pemerintah yang kerap kali kalah di pengadilan. Padahal, dari sisi legislasi sudah jelas sanksi pidana dan dendanya.

Penegakan hukum untuk pelaku pembakaran hutan sebenarnya telah tercantum dalam undangundang (UU). Pertama, UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Pada pasal 78 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Kemudian, UU No 18/2004 tentang Perkebunan. Pada pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa jika seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Masih ada UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Pada pasal 108 menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda maksimal Rp 10 miliar.

Namun, pihaknya menilai pelaku pembakaran hutan selama ini seakan tidak tersentuh hukum. ”Dalam realitasnya, pasal sanksi pidana bagi oknum intelektual kasus karhutla hanya bersifat macan kertas saja, ompong, unoperational,” sebutnya.

Alihkan Penerbangan

Sementara itu, kepekatan kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru membuat empat maskapai memutuskan untuk mengalihkan penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Minggu (22/9). Officer in Charge Bandara SSK II Pekanbaru, Benni Netra mengatakan, Batik Air 6856 dan Lion Air JT296 mengalihkan penerbangan ke Hang Nadim, Batam.

Menurutnya, pesawat-pesawat itu sempat berputar-putar sebelum mengalihkan rute. Batik Air 6856 yang terbang pada pukul 06.00 WIB dari Bandara Soekarno Hatta berputar-putar selama lebih dari dua jam di langit Pekanbaru, sebelum akhirnya terbang menuju Hang Nadim pada pukul 10.00 WIB.

Hal yang sama juga dilakukan pilot Lion Air JT296 yang terbang dari Yogyakarta. Tak hanya itu, Citilink QG 936 terpaksa kembali ke Bandara Soekarno Hatta setelah mengalami kesulitan mendarat di Bandara SSK II Pekanbaru. Begitu juga dengan Malindo Air OD 362 asal Subang, Kuala Lumpur yang akhirnya kembali ke Malaysia.

”Empat pesawat yang melakukan holding (berputarputar di udara-Red) dan divert (mengalihkan penerbangan),” kata Benni, Minggu (22/9). Keempat pesawat itu berusaha mendarat di Bandara SSK II Pekanbaru sejak Minggu pagi. Namun jarak pandang yang bisa dijangkau masih terlalu pendek, hanya sekitar 500 meter dari jarak aman pendaratan sejauh 800 meter.

BMKG menyatakan jarak pandang yang hanya 500 meter itu diakibatkan oleh kepekatan asap, sebagai dampak dari karhutla yang melanda sebagian wilayah Riau. BMKG menyebutkan, jarak pandang terbatas saat ini juga berlangsung di Kabupaten Pelalawan yang berkisar 300 meter, Rengar Kabupaten Indragiri Hulu sejauh 500 meter, serta Kota Dumai sejauh 1 kilometer.

Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera saat ini juga meluas hingga ke sebagian wilayah Sumatera Utara (Sumut). ”Hari ini hampir seluruh wilayah di Sumatera Utara diselimuti kabut asap akibat karhutla,” kata Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Edison Kurniawan, Minggu (22/9). (dtc,ant-64)


Berita Terkait
Baca Juga
Loading...
Komentar