JAKARTA, suaramerdeka.com - Wakil Ketua MPR, Hadjriyanto Y Thohari menuturkan, kunci pelaksanaan usulan moratorium kunjungan kerja (kunker) DPR ke luar negeri tetap ada di pimpinan DPR meski banyak dukungan beberapa fraksi. "(Moratorium) Itu tergantung pada ketegasan para pimpinan dewan. Itu kan wacananya sudah lama, tapi berhenti di wacana," katanya.

Menurutnta, agenda kunker ke luar negeri para anggota dewan sudah membuat jengah masyarakat lantaran tujuan dan hasilnya tak jelas. Terlebih kunker itu sering diiringi kabar mengenai kegiatan wisata yang dilakukan anggota DPR.

"Ini yang datang dari masyarakat bahkan bukan hanya kritikan, tapi sudah hujatan. Kunker ini juga sama sekali tidak terlihat sisi positifnya karena tidak transparan. Apalagi yang diketahui masyarakat hanya yang sifatnya piknik, seperti berlayar di sungai, hiburan dan sebagainya," ujarnya.

Maka dari itu, dukungan pimpinan DPR amat diharapkan sekaligus melakukan langkah nyata untuk moratorium kunker ke luar negeri. Terlebih, pimpinan DPR sebenarnya memiliki kuasa untuk tidak mengizinkan rencana anggota dewan ke luar negeri.

"Surat menyurat untuk kunker ini kan juga harus ditandatangani oleh pimpinan dewan. Kalau mereka tidak menandatangani exit permit, maka paspor dinas anggota DPR sebagai pejabat negara juga tidak bisa keluar," tuturnya.

Hajri mengatakan dengan melakukan hal itu, tentunya pimpinan dewan akan mendapat kritik. Namun, moratorium tetap harus diberlakukan untuk menyelamatkan kehormatan DPR sebagai institusi negara.

"Jika langkah itu dilakukan pasti pimpinan akan mendapat kritikan, bahkan kecaman. Namun itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan kewibawaan dan kehormatan institusi yang sudah di titik nadir," imbuhnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook