JAKARTA, suaramerdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa ketahanan pangan semakin kritis di tengah perubahan iklim dan permasalahan dunia lainnya. Presiden juga meminta semua pihak memperkuat ketahanan pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan Presiden pada Jakarta Food Security Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (7/2).

Namun, pernyataan Presiden itu dianggap sebagai upaya pemerintah untuk lepas tangan atas krisis pangan yang melanda Indonesia dewasa ini. Termasuk dengan cara meletakkan krisis pangan sebagai fenomena global.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Riza Damanik. "Padahal menurunnya produksi pangan pada dasarnya lebih disebabkan oleh kegagalan pemerintah menjamin terlindunginya lahan pangan dan perikanan, termasuk kesejahteraan petani dan nelayan tradisional," ujar Riza, Jumat (10/2).

Di sektor perikanan, data FAO (2010) menyebutkan bahwa konsumsi ikan tahunan dunia per kapita mengalami kenaikan drastis selama 6 dekade terakhir. Sementara itu, Riza menambahkan, pemerintah mendorong ekspor dengan menargetkan adanya kenaikan konsumsi ikan rata-rata nasional hingga 40 kg/ kapita/ tahun di 2014. 

Namun, di saat bersamaan angka impor ikan terus meningkat. Peningkatan tahun ini, bahkan masih akan meningkat tajam, ungkapnya. Hal ini dibuktikan dengan rencana pemerintah mengimpor garam sebanyak 700 ribu ton hingga Maret 2012, serta masih ditemukannya sayuran dan ikan impor konsumsi di pasar-pasar tradisional di awal tahun 2012.

"KIARA menyayangkan rencana pemerintah untuk kembali membuka impor garam tahun ini. Apalagi, rencana impor dilakukan di saat pemerintah belum memiliki data yang solid terkait berapa sesungguhnya ketersediaan dan kebutuhan garam nasional tahun ini," tambah Riza.

Riza mengungkapkan, sasalah pangan harus segera dikembalikan ke akarnya. "Di mana harus ada upaya perombakan kebijakan politik pangan yang selama ini berbasis pada korporasi dan pasar, kepada perlindungan kebutuhan domestik dan kesejahteraan petani dan nelayan," ungkapnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook