JAKARTA, suaramerdeka.com - Rencana TNI memodernisasi dan meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista) dan non alutsista, dinilai sulit tercapai. Sebab, anggaran bidang pertahanan negara "hanya" Rp 72,5 triliun.

"Apakah cukup dengan anggaran sebesar itu? Lalu, bagaimana peningkatan peran industri pertahanan nasional," kata anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo, Rabu (8/2).

Padahal, menurut konsep Kementerian Pertahanan, pembangunan postur pertahanan diselenggarakan dalam jangka panjang 20 tahun. Pembangunan tersebut dibagi menjadi empat tahap.

Untuk tahap I (2010-2014), alokasi anggaran pertahanan adalah sebesar 1,8 persen - 2,1 persen dari PDB. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik, PDB Indonesia pada 2011 adalah Rp 7.427 triliun.

"Artinya, anggaran pertahanan yang ideal adalah sebesar Rp 135 - Rp 155 triliun. Sehingga, anggaran yang tersedia masih sangat jauh dari mencukupi untuk modernisasi alutsista," ujarnya.

Dia menambahkan, kebijakan dan strategi pertahanan negara selama ini belum terintegrasi dengan baik. Hal itu terjadi karena pemerintah belum mendukung strategi pertahanan yang disusun oleh Kemhan secara optimal.

Dia menambahkan, pada tataran konsep, peningkatan peran industri pertahanan nasional sudah bagus. Hal itu terlihat dari dibentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Selain itu pemerintah juga selalu mengatakan akan mengutamakan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alusista TNI. "Namun dalam praktiknya, kebijakan itu sering tidak jalan. Contohnya adalah rencana pembelian tank Leopard dari Belanda," keluhnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook