
PARIS, suaramerdeka.com - Menyusul belum usainya tindakan keras yang dilakukan pemerintahan Bashar al-Assad terhadap pemberontakan warganya, Perancis telah memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Suriah.
"Dihadapkan dengan memburuknya represi oleh rezim Damaskus terhadap penduduknya sendiri, otoritas Perancis telah memutuskan untuk menarik duta dan konsul Prancis untuk Suriah," kata juru bicara kementerian luar negeri Prancis, Bernard Valero, Selasa (7/2).
Keputusan Paris datang setelah Italia, Inggris dan Amerika Serikat sebelumnya menarik utusan mereka. Valero mengatakan duta besar Prancis akan kembali di Paris dalam beberapa hari lagi.
Prancis nampaknya sungguh-sungguh menginginkan agar Presiden Assad mundur, sebagaimana diperjuangkan rakyat Suriah. Sanksi ekonomi lebih tegas pun tengah diupayakan Prancis bersama perwakilan Uni Eropa. "Kami telah memulai diskusi dengan mitra kami di Brussels untuk memperkuat sanksi bagi Suriah," tambahnya.
Kekuatan Barat telah mengecam keputusan Rusia dan China, Sabtu (4/2) pekan lalu untuk memveto resolusi Dewan Keamanan PBB agar Abbas mengentikan pembunuhan dan menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya guna mengakhiri 11 bulan krisis di negara itu.
Sementara itu, dari pembicaraannya di Damaskus, kemarin (7/2), Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, mengatakan bahwa Presiden Bashar al-Assad berkomitmen penuh untuk mengakhiri pertumpahan darah di Suriah.
Lavrov menyebut pertemuan itu sebagai yang sangat berguna, dan bahwa Moskow sangat ingin berunding dengan Assad untuk mencari solusi berdasarkan rencana Liga Arab.
"Kami (Rusia) menegaskan kesiapan kita untuk bertindak cepat, mencari solusi terhadap krisis ini, berdasarkan rencana yang diajukan oleh Liga Arab," kata Lavrov.
Setelah misi pengamatan HAM-nya di Suriah dinyatakan gagal, liga berangotakan 22 bangsa itu mengajukan rencana pada Assad agar ia menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Faruq al-Shara dan pemerintah persatuan nasional. Dalam usulannya, Liga Arab juga meminta agar diadakan pemilu yang demokratis di Suriah.
( Linda Putri , AFP / CN33 )