SOLO, suaramerdeka.com - Anggota Komisi IV DPRD Surakarta, Umar Hasyim menerima sejumlah aduan penghuni Rusunawa Jurug terkait fasilitas rusunawa yang tidak memadai. Di antara aduan tersebut adalah, fasilitas kran air yang bermasalah (hilang), tidak adanya transparasi penarikan biaya keamanan, serta instalasi listrik rusunawa yang mengancam jiwa penghuninya. Keluhan itu diterima Umar saat memenuhi undangan penhuni, Senin (6/2) sore.

Saat ditemui wartawan di gedung dewan, Senin (6/2) siang, Umar membeberkan, keluhan itu akan segera ditindaklanjuti. Pada hari ini Rabu (8/2), akan digelar pertemuan antara penghuni, dan Paguyuban Manunggal Rasa. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Surakarta, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan perwakilan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang difasilitasi Ketua DPRD YF Sukasno.

"Memang akan ada pertemuan untuk membahas persoalan itu. Intinya akan ada komunikasi terbuka antara instansi terkait. Salah satunya adalah membuka komunikasi antara penghuni dengan UPTD Rusunawa," kata Umar.

Umar menerangkan, fasilitas kran air dipermasalahkan karena banyak kran yang hilang. "Airnya pun tidak mengalir deras," katanya.

Soal biaya keamanan lanjutnya, penghuni yang berjumlah 172 kepala keluarga dipungut uang keamanan Rp 20.000 per KK. Untuk jasa pengamanan, pengelola menyewa empat orang sekuriti. Mereka hanya digaji Rp 400.000 per bulan. "Kalau pungutan itu dikalikan jumlah KK besarnya Rp 3,4 juta, sementara itu kalau gaji pengamanan rusunawa Rp 400.000 dikalikan 4 orang hanya Rp 1,6 juta. Sisanya uang itu kemana, dan penghuni butuh transparansi," katanya.

Terkait instalasi listrik, penghuni mengeluhkan kabel listrik yang semrawut. Sehingga jiwa penghuni Rusunawa terancam. "Kalau kabel listrik putus bisa menyetrum penghuni. Nanti kalau terjadi hubungan arus pendek listrik maka ancaman kebakaran sangat tinggi," katanya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook