JAKARTA, suaramerdeka.com - Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melindungi warga nelayan dari bencana cuaca ekstrem, dipertanyakan. Padahal, bencana tersebut memperburuk kualitas hidup dan penghidupan 500 ribu keluarga nelayan.

"Selama satu bulan terakhir ini, mereka nyaris terabaikan. Padahal, pertengahan tahun 2011, SBY menerima penghargaan Global Champion for Disaster Risk Reduction dari PBB," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) M Riza Damanik dalam siaran persnya, Senin (6/2).

Menurutnya, Presiden seharusnya malu dengan penghargaan yang diterimanya. Sebab, SBY tidak dapat menorehkan prestasi nyata dalam penanggulangan bencana di pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Buktinya, pada awal tahun ini, gelombang tinggi berlangsung hampir dua bulan dan tidak ada respon konkret. Pemerintah daerah juga lebih banyak menunggu. Situasi ini membuat mereka (nelayan) terdesak," sesalnya.

Akibatnya, ada nelayan yang nekat melaut, mencari pinjaman atau menjual apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, banyak pula yang beralih profesi.

Selain beralih profesi, lanjutnya, penyebab lainnya adalah peningkatan dua kali lipat jumlah nelayan yang hilang dan meninggal dunia di laut, dari tahun 2010 ke tahun 2011. Jumlahnya bertambah 81 jiwa.

Terkait hal itu KIARA telah mengirimkan surat kepada Presiden pada tanggal 2 Februari 2012. Isi surat itu adalah untuk segera menetapkan cuaca ekstrem sebagai bencana nasional. "Hal ini diperlukan agar mobilisasi sumberdaya untuk melindungi keluarga nelayan yang terkena bencana cuaca ekstrem dapat terselenggara dengan cepat dan optimal," tegasnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook