JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengelolaan hutang oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sangat amburadul dan mengecewakan. Hal itu disebabkan karena hutang dipakai untuk bermewah-mewahan.

"Antara lain untuk memenuhi pembelian fasilitas para pejabat negara seperti pembelian pesawat Kepresidenan, dengan konsep greenaircraft," kata Uchok Sky Khadafi dari Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam siaran persnya, Minggu (5/2).

Menurutnya, alokasi anggaran pesawat Kepresidenan mencapai Rp 526 miliar berasal dari hutang. Hal itu bisa dilihat pada tahun 2011.

"Pada saat itu, pemerintah berhutang sebesar Rp 92 miliar dan pada tahun 2012, pemerintah kembali berhutang sebesar Rp 339 miliar," tuturnya.

Selain itu, kata dia, anggaran PNPM Mandiri yang berasal dari hutang, mengalami kebocoran sebesar Rp 200 miliar. "Dengan demikian, jelas bahwa Indonesia berhutang tetapi hanya untuk dikorup oleh pejabat-pejabat publik," tukasnya.

Dia mengatakan, bila pada tahun anggaran 2012 hutang sejumlah Rp 1.937 triliun dibagi 259 juta orang, berarti Presiden memberikan perkepala untuk setiap satu orang penduduk harus membayar atau mempunyai hutang sebesar Rp 7.478.764.

"Dari persoalan diatas, kami dari Seknas FITRA, Pukat Korupsi FH UGM, Komite Peyelidikan dan Pemberanatasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, mendesak pemerintah SBY untuk melakukan moratorium atau pengajuan keringanan pembayaran hutang," tandasnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta membatalkan pengadaan pesawat Kepresidenan. Sebab, pembelian pesawat kepresidenan hanya menginjak-injak harga diri bangsa. "Pembelian pesawat ini bukan sesuatu kebanggaan, tetapi hanya memperlihatkan hedonisme pejabat kita saja. Kami juga meminta kepada DPR-khususnya Komisi II-agar menekan pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat," tegasnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook