SOLO, suaramerdeka.com - Persatuan Guru (Swasta) Seluruh Indonesia (PGSI) berupaya meningkatkan gaji yang proporsional bagi guru swasta. Gaji yang minim dan tuntutan kerja yang sama dengan guru negeri, menjadikan guru swasta kesulitan untuk mengajar dengan profesional. Pasalnya, mereka harus berupaya mencari sumber penghidupan di luar profesinya.

Ketua PGSI Jawa Tengah, Muh Zen Adv mengatakan, harusnya ada sharing anggaran dari pusat, provinsi maupun kota. Agar gaji guru bisa minimal mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). "Ini sangat penting. Upaya ini akan ditempuh dan menjadi prioritas. Karena tidak semua guru swasta bisa sertifikasi," kata Zen saat ditemui wartawan saat pelantikan pengurus besar PGSI periode 2011-2016 di Pendapi Gede Balaikota Surakarta, Sabtu (4/2).

Dalam pelantikan sekaligus Rapat Koordinasi tersebut juga membahas beberapa agenda prioritas ke depan. Rakor pertama, akan membicarakan perihal peningkatan profesionalisme guru. Sesuai dengan undang-undang guru dan dosen, guru minimal bergelar S1. "Kenyataannya, saat ini 50 persen guru di pendidikan dasar belum kualifikasi akademik (belum S1). Mereka harus didorong untuk meningkatkan profesionalisme," ujarnya.

Pemerintah diharapkan memprioritaskan pelayanan pendidikan S1 pada guru swasta. Problem guru yang belum S1, berada pada guru swasta dan jumlahnya mencapai 90 persen. Upaya pemberian kesempatan pelatihan juga harus ditingkatkan.

"Porsi untuk sertifikasi juga harus proporsional. Jangan hanya dimonopoli untuk guru negeri. Minimal (kuota) 15 persen, kenyataannya belum ada. Guru swasta yang lolos persyaratan juga harus diberikan porsi," tegas pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook