JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengaturan tentang penerapan digitaisasi penyiaran seharusnya dalam bentuk Undang-Undang (UU), bukan hanya dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen). Pengaturan dalam bentuk UU sangat diperlukan untuk menjamin adanya diversity of ownership dan diversity of content.

"Kami berpendapat diversity of ownership juga content, patut dijaga dalam UU. Dalam arti kepentingan publik harus dijaga. Permen yang ada dalam hal ini Permen No 22/2001  tidak menjamin hal itu," kata Direktur Eksekutif Media Link Ahmad Faishol, dalam Diskusi Publik 'Aturan TV Digital, Keaneragaman atau Monopoli' di Warung Daun, Cikini, siang ini.

Menurut Faishol, Permen tersebut justru berpotensi untuk memunculkan monopoli dalam industri penyiaran. Faishol menegaskan hal tersebut, terdapat pada Pasal 5 dan 4 Permen tersebut yang menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M) dibolehkan menguasai multipleks lebih dari satu zona siaran.

"Peraturan Menteri itu jelas-jelas melanggar UU No 32/2002, yang mana UU No 32 menegaskan pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran. Sangat wajar bila ada kekhawatiran 15 zona yang ditetapkan akan dimiliki 2 - 3 LP3M, yang kini dimiliki segelintir pengusaha besar," kata Faishol

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook