
PAPARAN: PROF Dr Agnes Widanti sedang memberikan paparannya dalam diskusi poublik Rabu (1/2). (suaramerdeka.com/ Bambang Isti)
SEMARANG, suaramerdeka.com - Kemudahan dalam pengurusan akte kelahiran bagi masyarakat akan menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Semarang dan provinsi Jawa Tengah. Regulasi ini menjadi penting karena di provinsi ini masih banyak ditemui persoalan yang menyangkut hak-hak perkawinan yang keabsahannya diragukan.
"Tingginya angka perceraian dan makin banyaknya akte yang tidak bisa menjelaskan nama ayahnya atas si anak, menjadi 'pekerjaan rumah' bagi kami selaku pemerintah, sehingga di kemudian hari persoalan itu akan terselesaikan dengan baik," kata Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih saat tampil pada diskusi di Hotel Pandanaran, Rabu (1/2).
Masih tingginya angka perceraian dan tingat kematian wanita dalam persalinan, juga menjadi persoalan tersendiri bagi Jawa Tengah. "Di luar itu masih banyak yang harus dipikirkan, misalnya tentang adanya trafficking dan korban kekekarasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan," timpal Prof Dr Agnes Widanti, Guru Besar Unikka Soegjapranata sebagai nara sumber yang lain.
Diskusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Tifa dan LRC KJ-HAM Semarang ini dihadiri oleh para aktivis perempuan, mahasiswa, unsur lembaga kesehatan masyarakat, penggerak PKK, BKKBN dan Serikat Rakyat Miskin.
( Bambang Isti / CN33 / JBSM )