Pemerintah akan terus melakukan introspeksi bagaimana melaksanakan Jampersal, terutama mengenai sosialsiasinya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat,

--- Rustriningsih, Wagub Jateng

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pemerintah Kota Semarang maupun provinsi Jawa Tengah dinilai masih setengah hati dalam melaksanakan regulasi Jampersal (Jaminan Persalinan). Pasalnya, di pelosok-pelosok kota dan desa, masih banyak rakyat terutama kaum ibu yang tidak bisa menikmati layanan Jampersal dengan baik.

Isu itu mengemuka dalam diskusi publik menyoal tentang "Hasil Kajian Dampak Kebijakan terhadap Pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Sektor Layanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan" di Hotel Pandanaran, Rabu (1/2).

Diskusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Tifa dan LRC KJ-HAM Semarang ini menampilkan beberapa pembicara antara lain, Wakil Gubernur Rustriningsih, Guru Besar Unika Soegijapranata Prof Dr Agnes Widanti, fungsionaris LRC KJ-HAM Dian Puspitasari, dan Ir Ida Sunarwati dari Support Group.

Adanya pembedaan antara masyarakat kaya dan miskin juga menjadikan Jampersal tidak efektif. "Masih sering terjadi kalau warga tidak pakai fasilitas Jampersal atau Jamkesnas akan dipersulit administrasi pengobatannya," kata salah seorang peserta diskusi.

Menyikapi hal itu, Rustriningsih menandaskan, persoalan Jampersal selama ini memang terus dikaji untuk kesempurnaan, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat miskin. "Kami akan terus introspeksi bagamaina sistem sosialisasinya agar dalam pelaksanaaan tidak menyulitkan masyarakat," kata Rustringsih.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook