JAKARTA, suaramerdeka.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat menjadi contoh pemberantasan korupsi yang komprehensif. Sebab seluruh vonis atau tuntutan penjara terhadap koruptor dianggap terlalu ringan dan tidak menciptakan efek jera.

Rendahnya vonis tersebut karena penyidik KPK, Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan hakim Tipikor kurang bersikap profesional dalam menggali informasi kasus para koruptor.

"KPK tidak mampu memberikan contoh yang baik untuk terapkan hukuman yang tinggi," kata Febri di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).

Febri menyayangkan rendahnya sepuluh vonis hukuman para koruptor belakangan ini. JPU, menurutnya, selalu menuntut koruptor dengan pasal yang ringan. "Tanya ke JPU KPK, kenapa memilih pasal yang ringan dan tidak menggunakan pasal yang berat," tegasnya.

Menurutnya, sungguh aneh jika dengan kewenangannya yang super, KPK tidak mengumpulkan alat bukti. "Ini PR penting bagi Abraham Samad ke depan. Hukuman tidak boleh basa basi," tegasnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook