SEMARANG, suaramerdeka.com - Penerapan KTP elektronik di delapan daerah yang menjadi pilot proyek di Jateng tertunda karena adanya kendala teknis dan non teknis di lapangan. Padahal, program itu seharusnya bisa terselesaikan akhir bulan Desember 2011. Hingga kini, tahapannya masih belum terselesaikan sehingga target penerapan program itu diundur sampai bulan April mendatang.

Hal itu sesuai keputusan pemerintah pusat yang menunda penerapan KTP elektronik secara nasional tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jateng Petrus Edison Ambarura menyatakan, kedelapan daerah yang menjadi pilot proyek itu adalah Solo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Salatiga, Pati, Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Batang.

"Delapan daerah bersemangat untuk menyelesaikan program KTP elektronik tapi ini tergantung konsorsium yang ada di Jakarta. Keterlambatan pengiriman peralatan pendukung seperti perangkat foto iris mata maupun sidik jari," katanya.

Menurut dia, persoalan lain yaitu komputer tidak bisa berfungsi karena terlalu panas dan sering digunakan oleh operator. Di Jateng, KTP elektronik disiapkan untuk 28.036.065 orang. Adapun, KTP yang disediakan untuk delapan daerah pilot proyek itu mencapai 4.929.215 orang.

"Kota Solo menjadi daerah terbaik di seluruh Indonesia dalam program e-KTP karena pencapaiannya suda 85 persen. Sementara, tujuh daerah pilot proyek lain rata-rata pencapaianya 70 persen," ungkapnya.

Edison menjelaskan, program yang telah dimulai 2010 itu untuk mendukung sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Total ada 197 daerah di Indonesia yang dijadikan pilot proyek. Ke depan, KTP ini tidak bisa dibuat ganda, karena chip kartu itu memuat jatidiri seperti iris mata, sidik jari, photo, dan tanda tangan agar tidak bisa dipalsukan.

Kartu ini pun berlaku secara nasional, dari Sabang, Aceh sampai Merauke, Papua. Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat membenarkan, kegagalan delapan daerah memenuhi target awal penyelesaian program KTP elektronik per 31 Desember 2011 karena adanya ketidaksiapan pemerintah pusat.

Banyak peralatan yang datang terlambat, begitu tiba malah jumlahnya terbatas. "Idealnya dalam satu kecamatan terdapat lima paket alat, di antaranya perangkat foto iris dan sidik jari. Hasil pantauan Komisi A, rata-rata baru mendapatkan dua alat," tandasnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook