Yang perlu dilakukan adalah merubah paradigma kebijakan energi. Energi kita jangan dijual tapi untuk modal pembangunan. Strategi efisiensi energi, kita maksimumkan energi terbarukan

--- Anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim mengatakan, kebijakan energi nasional belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan subsidi BBM sebesar Rp 260 triliun tahun 2011 lalu terdiri atas Rp 165 T untuk BBM dan Rp 96 T untuk listrik hanya dinikmati sebagian masyarakat.

Pasalnya, hanya 65 persen masyarakat yang baru menikmati pasokan aliran listrik yang tersambung di rumahnya. ''Energi belum sejahterahkan rakyat. Jadi, yang tidak dapat listrik, tidak dapat juga subsidinya,'' katanya dalam workshop internasional tentang ''Energi Nuklir dan Keamanan Reaktor'', yang berlangsung di Fakultas Teknik UGM.

Oleh karena itu, Dia mendesak agar pemerintah menyediakan sambungan listrik ke seluruh lapisan masyarakat. ''Hingga tahun 2020, semua penduduk dapat energi listrik,'' katanya.

Sehubungan dengan rencana pemerintah untuk menurunkan jumlah subsidi dengan melakukan konversi BBM ke gas, menurutnya, hal itu pekerjaan yang tidak gampang dan sulit terealisasi. Karena pemerintah harus mempersiapkan keberadaan pasokan gas, restribusi dan perubahan mesin kendaraan.

Sementara anjuran pemakaian penggunaan BBM pertamax, menurutnya juga bukan solusi yang tepat. ''Jika dipaksanakan maka akan ada permintaan pertamax dalam jumlah besar dan belum tentu semuanya mampu dipenuhi oleh Pertamina sehingga yang terjadi justru kekacauan,'' ujarnya.

Untuk menekan jumlah subsidi, dikatakan pemerintah perlu mengurangi penjualan BBM dan batubara serta gas ke luar negeri. Meski pendapatan ekspor mencapai 272 triliun namun semua pendapatan itu juga digunakan melakukan subsidi. ''Kita banyak ekspor dengan banyak produksi sementara pendapatannya untuk subsidi,'' tuturnya.

Dia menyebutkan, konsumsi BBM mencapai 1,2 juta barrel per hari. Tidak sepenuhnya bisa dipenuhi, sehingga perlu impor BBM sekitar 500 ribu barrel per hari untuk menutupi konsumsi BBM. ''Yang perlu dilakukan adalah merubah paradigma kebijakan energi. Energi kita jangan dijual tapi untuk modal pembangunan. Strategi efisiensi energi, kita maksimumkan energi terbarukan,'' katanya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook