TEMANGGUNG, suaramerdeka.com - Perubahan sistem aturan kenegaraan dalam hal pemilihan pemimpin dan wakil rakyat di masing-masing tingkatan, disertai dengan perubahan politik demokrasi yang digerakkan oleh uang, membuat sistem domokrasi di negara kita tersandera. Karena itu, Fraksi PDIP DPR RI berupaya untuk mendorong revisi Undang-Undang Pemilu yang kini terbukti telah menyuburkan demokrasi yang digerakkan oleh uang tersebut.  

Hal itut disampaikan Wakil Sekjen DPP PDIP Ir Hasto Kristianto kepada ratusan kader parta berlambang banteng di Kabupaten Temanggung, pada peringatan HUT PDIP ke-39 sekaligus Sosialisasi Hasil Rakernas serta doa bersama bagi keselamatan warga lereng Gunung Sindoro, di Balai Desa Gentingsari Kecamatan Bansari, hari ini (18/1).

Kegiatan tersebut selain dihadiri para kader PDIP, juga para pengurus DPC PDIP dari Magelang, Purworejo, Wonosobo dan Kabupaten Temanggung, serta anggota DPR RI Fraksi PDIP Ir Sudjadi. 

"Fraksi PDIP DPR RI terus berusaha merevisi undang-undang Pemilu yang saat ini masuh berlaku, dan terbukti telah menyuburkan demokrasi yang digerakkan uang," tandasnya.

Dia mengatakan, sebetulnya, gerak demokrasi tidak selamanya tergantung kepada uang. Seperti dalam sejumlah Pilkada yang dimenangkan PDIP di Jateng, yakni di Solo dan Yogyakarta menunjukkan, bahwa demokrasi bisa didorong dengan semangat kerakyatan dan gotong royong.

"Dalam Pilkada, uang bukanlah segala-galanya. Jika dalam pesta demokrasi tersebut, calon bisa menyentuh kepentingan rakyat, maka dia pasti akan berhasil," tuturnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook