SEMARANG, suaramerdeka.com - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau membuat para petani merasa terancam kehilangan sumber pendapatan mereka. Peraturan tersebut dianggap sangat merugikan petani lokal sehingga harus di tolak.

Hal ini disampaikan Humas Asosiasi Petani Tembakau Indonesia DPC Klaten, Juwandi PA di suaramerdeka.com, Semarang, Kamis (5/1). "RPP tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tersebut dinilai sangat diskriminatif dan memangkas hak-hak ekonomi petani tembakau," paparnya.

Terlebih keberadaan komoditi tembakau, khususnya di Klaten, justru menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian di kabupaten tersebut. Pasalnya, usaha ini tidak hanya menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi di sektor budidaya, tetapi juga di sektor industri.

Menurutnya, keberadaan RPP tersebut menandakan pemerintah tidak peka dengan keberadaan petani yang hanya mengandalkan penghasilan dari tembakau. Jika nantinya RPP itu disahkan, maka akan ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya dari tembakau di Indonesia yang terancam kehilangan penghasilan.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook