SEMARANG, suaramerdeka.com - Pemerintah secepatnya membentuk badan khusus penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola secara profesional. Rencana ini seiring dengan target penyelesaian pembahasan revisi UU No 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dinilai belum bisa mengakomodasi berbagai persoalan yang timbul selama ini.

Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding mengungkapkan, salah satu poin yang dibahas di dalam aturan tersebut adalah pemisahan antara regulator yang menjadi penentu kebijakan dengan operator atau pelaksana.

Selama ini dua fungsi itu dimainkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), sehingga sangat memungkinkan terjadinya konflik kepentingan. Namun Karding menegaskan, pembentukan badan baru itu nantinya dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Badan itu bukan swasta, kami tidak ingin menswastakan haji dan yang jelas pengelolaan lebih profesional untuk menekan penyimpangan yang mungkin terjadi karena dana dari haji itu luar biasa besarnya," ujar Karding di sela kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Semarang, Rabu (28/12).

Target penyelesaian revisi sendiri, lanjut dia, secepatnya di tahun 2012 sehingga badan khusus ini bisa direalisasikan. Diharapkan sebelum pelaksanaan haji tahun depan, berbagai persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji bisa diminimalisir.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jateng itu, badan khusus itu nantinya bisa berada di bawah presiden atau berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah payung Kemenag tetapi dikelola secara profesional.

Karding menambahkan, salah satu hal yang penting akan dikelola badan tersebut adalah bunga dari setoran awal calon jamaah haji yang besarnya bisa mencapai Rp 2 triliun. Dana sebesar ini menurutnya harus dikelola secara transparan dan harus bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook