SEMARANG, suaramerdeka.com - DPW PKB Jateng tak ingin turut campur berkaitan dengan pemecatan kader partainya Mustofa yang diduga terlibat dalam kasus penipuan CPNS. Proses pemecatan Mustofa yang juga anggota Komisi D DPRD Jateng dari keanggotaan partai tersebut menjadi kewenangan DPP PKB.

"Kewenangan DPP (PKB) semua itu," kata Ketua DPW PKB Jateng Abdul Kadir Karding saat ditanya wartawan soal pemecatan Mustofa di kantor gubernuran, Rabu (28/12).

Kadir tak memberikan banyak komentar terkait persoalan Mustofa, bahkan Ketua Komisi VIII DPR itu terkesan menghindar. Begitu mendapat pertanyaan wartawan soal pemecatan tersebut, ia pun langsung bergegas meninggalkan wartawan. Sebelumnya, Kadir menyatakan, siap mengevaluasi kader PKB yang duduk sebagai anggota DPRD Jateng.

Evaluasi tersebut menyangkut kader partai yang ditempatkan sebagai pimpinan komisi, badan anggaran maupun badan lainnya.
Menurut dia, siapa saja yang melanggar ketentuan pasti tetap akan ditegur dan diberikan sanksi. "Sanksi berat atau ringan, itu tergantung dari partai," ungkapnya.

Sebelumnya, DPP PKB telah menyatakan memecat Mustofa dari keanggotaan partai. Namun, surat resminya tak kunjung dibuat dan hingga kini belum ada wujud nyatanya. Badan Kehormatan DPRD Jateng dan Polda Jateng tak bisa berbuat banyak untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook