BANDUNG, suaramerdeka.com - Rakernas I PDI Perjuangan yang ditutup Rabu kemarin di Bandung menguatkan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam penentuan figur Capres yang bakal diusung partai pada Pemilu 2014.

Dalam 15 rekomendasi Rakernas yang dikeluarkan, dua butir di antaranya mengatur sikap partai atas isu seksi tersebut. Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua Bidang Politik & Hubungan Antarlembaga yang juga putri Mega, Puan Maharani sebelum Rakernas ditutup Mega.

Ada alasan yang disodorkan partai banteng dalam lingkaran itu sehingga mereka tak mau terlalu pagi memunculkan figur capres yang dijagokan. Paling utama adalah demi menjaga keutuhan internal partai. Mereka tak mau partai menjadi gaduh.

"Rakernas memutuskan menyerahkan pencalonan Presiden dan Wapres pada Pemilu 2014 kepada Ketum Partai. Oleh karena itu, segenap kader PDI Perjuangan wajib menjaga soliditas partai, berkerja keras, dan menghindari polemik Capres dan Cawapres yang berpotensi memecah belah partai," katanya.

Dalam kaitan itu, Mega sesuai amanat Rakernas juga diminta mengumumkan kandidat Capres dan Cawapres dengan mempertimbangkan "momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional."

Sebelumnya, Rakernas disebutkan tak akan membahas pencapresan. Pasalnya, soal ini telah diatur dalam Kongres III Bali. Mega  memegang kewenangan mutlak dalam urusan capres dari partai. Meski demikian, wacana capres alternatif di PDI Perjuangan sempat mencuat lewat pernyataan Taufik Kiemas, suami Mega. Puan kemudian disebut-sebut sebagai figur yang dinilai cocok memegang kepercayaan tersebut.

Disinggung kesiapannya, Puan yang merupakan Ketua Panpel Rakernas tak mau berspekulasi. Menurut dia, semua ada mekanismenya. Meski demikian, Puan seperti memberikan sinyalnya. "Saya taat pada putusan Kongres dan Rakernas. Sebagai kader memang harus siap ditempatkan di mana saja, tapi saya menunggu apa yang diperintahkan ketua umum," katanya.

Selain capres, rekomendasi Rakernas I PDI Perjuangan juga menyinggung langkah penanganan korupsi yang masih perlu perbaikan. Dalam kaitan itu, partai bertekad menjadi partai pelopor pemberantasan korupsi dengan cara menciptakan transpaansi pengelolaan keuangan partai. Mereka juga menggiatkan iuran wajib dan sukarela dari kader dan simpatisan.

Tak hanya itu, PDI Perjuangan juga menegaskan sikap untuk tidak membela siapa pun kader partai yang terlibat korupsi dan suap. KPK juga diminta meningkatkan kinerjanya dengan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Rekomendasi lainnya menyinggung penyelesaian masalah dan konflik di Papua, Lapindo Brantas, dan penanganan TKI di luar negeri.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook