SEMARANG, suaramerdeka.com - Transmigrasi kini kurang bisa dioptimalkan lagi untuk bisa mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Sejak adanya otonomi daerah, jumlah transmigran terus menyusut. Padahal, animo masyarakat untuk bisa bertransmigrasi masih tergolong tinggi.

Dari 6.000 orang peminat, yang terserap hanya 16,6 persen atau 1.000 orang. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Muchtar Luthfie usai membuka Temu Nasional Ketransmigrasian di Patra Semarang Convention Hotel, Selasa (6/12).

"Dulu atau tahun 80-an, angka transmigran sangat besar, sekarang sudah menyusut karena keterbatasan lahan. Pengembangan kawasan perkebunan menjadi salah satu penyebab lahan di daerah penempatan transmigrasi semakin sempit," katanya didampingi Direktur Perencanaan Teknis Pemukiman dan Perpindahan, Kemenakertrans Arsyad Nurdin dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jateng Petrus Edison Ambarura.

Menurut dia, pendanaan juga menjadi kendala dalam program transmigrasi. Sebelum era otonomi daerah, transmigrasi dilaksanakan dengan sistem top-down atau dari pemerintah pusat ke daerah. Kini, harus ada kesepakatan antara daerah pengirim transmigran dan lokasi transmigrasi. Bila daerah penempatan tidak menginginkan adanya transmigrasi, maka program tersebut bisa terhambat.

Adapun, daerah pengirim transmigran ini ada yang berasal dari Provinsi Jateng, Jatim, dan Jabar.

Kegiatan tersebut dihadiri 400 orang tamu undangan yang terdiri atas kepala dinas terkait ketransmigrasian dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di seluruh Indonesia. Temu nasional ini dilaksanakan menyambut Hari Bakti Transmigrasi ke-61 yang tiap tahun diperingati tanggal 12 Desember.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook