SEMARANG, suaramerdeka.com - Provinsi Jateng yang mendapatkan fasilitasi penerapan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diharapkan bisa menjadi pilot project sekaligus pemberi masukan bagi pemerintah pusat untuk mengembangkan mekanisme.

Pernyataan itu diungkapkan Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda)Diah Anggraeni saat membuka Workshop Pembelajaran Pelaksanaan KLHS di Gumaya Tower Hotel Semarang, Senin (5/12). "Masih banyak provinsi dan kabupaten/ kota yang memerlukan fasilitasi kajian ini. Untuk itu, instrumen KLHS harus dapat segera dirumuskan petunjuknya," katanya.

Pelaksanaan workshop pembelajaran KLHS ini penting untuk bisa saling berbagi pengalaman. Dengan demikian, pembelajaran tentang kunci sukses pada setiap tahapan di enam lokasi pilot project dapat diperoleh lebih lanjut. Menurut dia, Jateng merupakan satu dari enam provinsi yang mendapatkan fasilitasi penerapan KLHS. Lima provinsi lainnya yaitu Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Penetapan enam provinsi itu didasari surat pemberitahuan Direktorat Jenderal Bina Bangda dengan Nomor 660/852/IV/Bangda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan KLHS Tahun 2011. Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Kerajaan Denmark melalui Danida (Danish International Development Agency).

Dia menegaskan, enam provinsi terpilih dalam penilaian yang menekankan berbagai kriteria seperti halnya koordinasi kesiapan tim KLHS dan komitmen ketersediaan anggaran. Workshop ini dihadiri 100 orang pejabat dari Bappeda, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang tergabung dalam tim KLHS dari enam provinsi tersebut. Sekda Provinsi Jateng Hadi Prabowo hadir mendampingi Plh Direktur Jenderal Bina Bangda dalam kesempatan tersebut.

Diah menyatakan, fasilitasi KLHS yang didukung Danida ini sudah dimulai sejak bulan Februari 2011. Kini, prosesnya sudah sampai pada tahap akhir. Dalam setiap provinsi, terdapat pembelajaran sekaligus tantangan, permasalahan serta sulitnya memperoleh data. Karenanya, persoalan koordinasi dan data menjadi tantangan utama bagi daerah yang perlu diperbaiki ke depan.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook