SEMARANG, suaramerdeka.com - Sebanyak 1.021 Pegawai Tidak Tetap (PTT) kategori kedua di lingkup Pemkot berpeluang besar diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), setelah melalui ujian tertulis. Ujian tersebut dilaksanakan pada 2012 dan terpisah dengan rekruitmen CPNS dari jalur umum.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota I Gusti Made Agung mengatakan, mereka yang diangkat CPNS ini musti memenuhi persyaratan di antaranya telah menjadi PTT minimal sejak 2005. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi Guru Tidak Tetap (GTT).

"Informasi dari pusat, seleksi mereka akan dilaksanakan terpisah dari seleksi CPND. Saat ini kami baru mendata ijasah mereka," ujarnya, Jumat (2/12), di sela rapat anggaran bersama Komisi A DPRD Kota.

Proses pendataan tersebut diperkirakan rampung pada pertengahan bulan ini, bersamaan dengan invetarisasi kebutuhan pegawai. Penataan pegawai sendiri, merupakan syarat mutlak bagi kabupaten/kota yang akan mengadakan penerimaan CPNS.

Setelah dilakukan pendataan pegawai, ditemukan gambaran adanya kekurangan guru kelas sebanyak 431 orang. Kabid Administrasi Kepegawaian Mahmudi menambahkan, sedikitnya 659 orang pegawai pensiun di 2012.  Sementara itu, ada kabar gembira bagi tenaga harian lepas (THL) kategori pertama (dibiayai APBN dan APBD).

Tiga dari 223 orang THL dinyatakan memenuhi syarat oleh BKN untuk diangkat menjadi CPNS tanpa tes. Sedangkan 200 orang THL lainnya tidak memenuhi syarat dari segi usia, karena sudah di atas 46 tahun. Terkait penerimaan CPNS 2012, Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp 708 juta.

Adapun anggaran sekitar Rp 1 miliar yang sedianya untuk membiayai penerimaan CPNS 2011 dikembalikan lagi ke kas daerah sebagai Silpa. Hal itu terkait dengan kebijakan moratorium PNS yang dikeluarkan pemerintah pusat. Informasi yang diterima BKD, tahun 2012 yang melaksanakan penerimaan CPNS hanya Kota Semarang, Kabupaten Tegal dan Provinsi Jateng.

Untuk mengantisipasi eksodus pelamar dari luar kota maupun provinsi, Pemkot akan membatasi jumlah pelamar. Bagi formasi tenaga pendidik akan diprioritaskan bagi guru SD dan minimal berijasah S1.

Sehubungan hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Imam Mardjuki mengingatkan BKD agar mengantisipasi anggaran rekruitmen CPNS yang nantinya bisa berlipat. "BKD musti memperhatikan serbuan jumlah pelamar, sebab ini terkait dengan anggaran," tukas politisi PKS itu.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook