Jakarta, CyberNews. Penuntasan kasus sengketa perbatasan dengan Malaysia terkait wilayah Camar Bulan dan Tanjung Batu mendesak dilakukan secepatnya. Pasalnya, pemerintah Indonesia mengklaim jika kedua wilayah tersebut sah sebagai bagian wilayah NKRI.
 
"Pemerintah sebenarnya telah serius memperhatikan perbatasan, bahkan masuk dalam prioritas nasional ke-10 dan secara khusus membentuk badan perbatasan BNPP. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah yang besar," ujar Staf Asistensi Khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Daniel Johan, Sabtu (15/10).
 
Menurutnya, dalam membangun infrastruktur di daerah perbatasan, keseriusan pemerintah memang dituntut lebih. Dalam hal ini Semua kementerian dan lembaga (K/L) harus kompak dan bahu membahu melakukan pembangunan di perbatasan, termasuk di komisi DPR dan Banggar harus menunjukkan keberpihakan yang nyata.
 
"Jangan setelah muncul masalah baru bergerak, jangan sampai rakyat perbatasan merasa lebih nyaman dengan fasilitas negara tetangga ketimbang negeri sendiri. Jadi untuk mengatasi polemik Camar Bulan dan Tanjung Batu, selain diplomasi yang bermartabat, yang terpenting adalah segera lakukan pembangunan dan buat rakyat di sana sejahtera sehingga selain secara de jure, secara de facto rakyat perbatasan merasakan pembangunan dan ikut aktif menjaga kedaulatan NKRI," paparnya.
 
Selanjutnya, kata dia, penyelesaian persoalan perbatasan menjadi tanggung jawab BNPP. Caranya, dengan segera terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemetaan dan mengkoordinir seluruh kementerian terkait untuk bersama-sama mengatasi ketertinggalan pembangunan.
 
"KPDT yang secara khusus ikut mensukseskan prioritas nasional ke 10, melalui Tupoksinya juga telah secara intensif melakukan koordinasi ke K/L," imbuh Daniel.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook