Jakarta, CyberNews. Perundingan diplomatik terbaru dengan Malaysia terkait isu pencaplokan wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kalimantan Barat diharapkan TNI agar segera dilaksanakan. Pasalnya, hasil kesepakatan bersama itu nantinya akan menjadi acuan TNI dalam menjaga kedua daerah.

"Kalau keputusan politik menentukan patoknya di sini, ya kami jaga. Patoknya di sana, ya kita jaga. Yang jelas kalau itu sudah disepakati, patoknya akan dipindah sesuai kesepakatan baru. Penjagaan perbatasannya pun akan bergeser mengacu pada apa yang disepakati yang baru," jelas Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dalam rapat dengar pendapat TNI dengan Komisi I DPR di gedung parlemen, Jakarta.

Diakuinya, isu pencaplokan wilayah oleh Malaysia membuat para tentara penjaga perbatasan wilayah di Camar Bulan dan Tanjung Datu galau dan. Meski begitu, TNI tidak mungkin berbuat sesuatu di luar hasil kesepakatan pemerintah RI dan Malaysia.

"Prajurit gundah karena seolah-olah mereka tak menjalankan tugas dengan baik. Pangdam sudah mengecek patok, tak ada yang bergeser. Kami tegaskan tidak ada pencaplokan," ujar Agus.

Ditambahkan, 12 sampai 20 personel ditempatkan di tiga pos TNI untuk penjagaan di Camar Bulan. Selain itu, untuk wilayah Kalimantan Barat, satu helikopter dioperasikan TNI dari pangkalan di Semarang untuk pengangkutan pasukan dan logistik.

Selain itu rencananya, TNI akan memasang teknologi global positioning system (GPS) di setiap patok perbatasan di seluruh wilayah Kalimantan Untuk mengintensifkan penjagaan. Usulan lainnya ialah pembangunan jalan di sepanjang perbatasan.

Di tempat terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan sudah ada dua forum yang membahas perbatasan di darat, yaitu Joint Border Committee (JBC) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan Joint Border Indonesia-Malaysia Committee di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook