Jakarta, CyberNews. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, rakyat harus mendapatkan informasi yang benar di era kebebasan, keterbukaan dan demokrasi saat ini.

"KPI, termasuk lembaga penyiaran, harus memastikan bahwa rakyat mendapatkan informasi yang layak dan benar," kata Presiden saat menerima pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di komplek Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/7).

Indonesia memang tidak melarang paham keterbukaan dan kebebasan arus informasi, namun kebebasan itu harus digunakan secara bijak sehingga kepentingan publik tetap terjaga.

"Kebebasan ini harus kita gunakan dengan tanggung jawab. Dengan demikian demokrasi yang telah menjadi pilihan kita makin ke depan makin bermartabat, membawa keteduhan dalam kehidupan kita, dan bermanfaat bagi rakyat," kata Presiden.

Presiden menerima perwakilan KPI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Dadang Rahmad Hidayat di komplek kantor kepresidenan, Jakarta.

Turut mendampingi Presiden, Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Dalam pertemuan itu, KPI berniat melaporkan hasil kerja komisi selama 2010-2011, serta membahas peran KPI dalam era keterbukaan informasi dan demokrasi.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook