Blora, CyberNews.  Dana yang dianggarkan untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) di Blora diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan. Karena itu Dinas Kesehatan (Dinkes) mengharapkan Pemkab Blora menambah alokasi dana Jamkesda sebesar Rp 3 miliar.

"Tambahan anggaran itu kami harapkan bisa dipenuhi pada APBD 2011 Perubahan. Kami sudah sampaikan kepada Bupati termasuk Komisi D DPRD Blora yang membidangi kesehatan," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora, Henny Indriyanti, Rabu (20/7).

Berdasarkan data yang dihimpun, dana Jamkesmas tahun ini dianggarkan sebesar Rp 3,9 miliar, sedangkan Jamkesda Rp 3,08 miliar. Warga kurang mampu yang menjadi peserta Jamkesmas sebanyak 296.916 jiwa, sementara peserta Jamkesda 275.000 jiwa.

Pemkab Blora menyelenggarakan program Jamkesda lantaran tidak semua warga kurang mampu tercover dalam program Jamkesmas yang didanai pemerintah pusat. Hingga awal Juli, penggunaan dana Jamkesmas maupun Jamkesda di dua rumah sakit milik Pemkab Blora, Dr R Soeprapto Cepu dan rumah sakit Dr R Soetijono Blora, mencapai sekitar Rp 3 miliar lebih.

Dari jumlah tersebut belum semua dilunasi Pemkab. Kunjungan pasien Jamkesda setiap rumah sakit milik Pemkab rata-rata perbulan lebih dari 500 pasien. Hingga Juni, jumlah pasien Jamkesda di rumah sakit Dr R Soetijono sebanyak 3.216 orang dengan biaya mencapai Rp 1,02 miliar dalam bentuk piutang.

Dalam paparan di rapat koordinasi bidang kesehatan di pendopo rumah dinas bupati, Henny Indriyanti menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara pasien umum dan pasien peserta Jamkesmas maupun Jamkesda di rumah sakit dan puskesmas. "Kami minta semua pasien dilayani sebaik-baiknya," tandasnya.

Hal senada dikemukakan pula M Toha, salah satu kepala bidang di Rumah Sakir Dr R Soetijono Blora. Hanya dia meminta kepada setiap pasien untuk jujur dengan kondisinya. Dia mencontohkan saat baru masuk rumah sakit, seorang pasien mengaku pasien umum.

Namun setelah dilakukan penanganan medis termasuk rawat inap dan ketika hendak menyelesaikan administrasi pembayaran, pasien itu mengaku peserta Jamkesmas maupun Jamkesda. ‘’Tentu itu sangat menyulitkan kami. Sehingga di luar muncul informasi peserta Jamkesmas maupun Jamkesda disuruh membayar penuh dan lain sebagainya," ujarnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook