Kendal, CyberNews. Dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesda) bagi warga miskin di Kabupaten Kendal sebesar Rp 6,9 miliar telah habis sejak akhir Juni lalu. Sebab itu, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti mengaku cukup kesulitan membiayai masyarakat miskin yang sakit dan tidak masuk dalam Jamkesmas.

Meski demikian disinyalir banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan. Dana itu justru banyak dinikmati mereka yang justru mampu secara ekonomi. Warga miskin terpaksa mencari surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, yang bisa digunakan untuk mendapat dana dari APBD tersebut.

Supaya tidak terjadi kesalahan yang sama di masa mendatang, Bupati menyatakan akan mengajak beberapa instansi terkait untuk mendata bersama agar tepat sasaran. Di antaranya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana (BPPKB), Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil), Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Serikat Rakyat Miskin.

Selama ini memang tidak sedikit mereka yang mampu secara ekonomi terlayani jamkesda, sedang warga miskin justru terlupakan. "Kami akan mendata ulang. Petugas lapangan akan saya perintah lebih tegel lagi. Jangan karena saudaranya dan dari kalangan serba kecukupan, tetapi malah dapat jamkesda," katanya.

Bupati mengatakan, dana jamkesda tidak hanya habis, tetapi juga mengalami pembengkakan hingga Rp 3,5 miliar. Pihaknya mengakui, dana yang dicairkan tahun ini, sebagian untuk mengembalikan tunggakan tahun sebelumnya. Pemkab sudah berupaya maksimal, supaya anggaran Jamkesda yang akan dibahas di APBD perubahan bisa digunakan untuk mengembalikan pembengkakan dana tahun ini.

Sekretaris Komisi D Budiyono menyayangkan lantaran anggaran Jamkesda habis sebelum waktunya dan bahkan mengalami pembengkakan. Menurutnya, jamkesda merupakan kepentingan rakyat miskin, Bupati seharusnya bisa membuat nota untuk mengambil dana melalui anggaran. "Selain itu, perlu membuat skala prioritas antara kegiatan yang penting dan tidak penting dalam hal anggaran," kata dia.

Budiyono mengakui terdapat kesalahan sistem dalam pendataan masyarakat miskin penerima jamkesmas dan jamkesda. Masyarakat yang tergolong tidak miskin, justru mendapat jamkesmas. Mereka jika berobat ke rumah sakit, biasanya berpindah kelas perawatan ke yang lebih tinggi misal ke kelas VIP, kelas I atau kelas II.

"Saya berharap pendataan yang valid dari pemkab, sehingga penggunakan jamkesmas dan jamkesda tepat sasaran," harapnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook