Solo, CyberNews. Wali Kota Surakarta Joko Widodo, atau yang kerap disapa Jokowi, mengaku malu, program relokasi warga bantaran Bengawan Solo dihentikan oleh pemerintah pusat selama dua tahun.

Penghentian program pemindahan warga bantaran ke tempat yang lebih aman itu batal, gara-gara sejumlah warga bantaran yang tidak puas dengan rencana relokasi mengajukan gugatan. Jika diminta kembali untuk mendesak pemerintah meneruskan program tersebut, Jokowi merasa tidak enak hati dan sungkan memohonnya.

Hal itu dikatakan Jokowi saat diminta pendapatnya soal tuntutan masyarakat Kampung Sangkrah, Kecamatan Pasarkliwon yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Relokasi Sangkrah (MPRS) terhadap pimpinan DPRD di gedung dewan agar segera dipindahkan dari pinggir Bengawan Solo.

Jokowi melanjutkan, kalau digugat wali kotanya tidak apa. Tetapi kalau yang digugat menteri (pemerintah RI, Menkokesra, Sekretaris Menkokesra-red) yang memberikan anggaran, itu blundernya. Sebab APBD kota tidak mungkin kuat menanggung biaya relokasi karena nilainya Rp 37 miliar.

"Lha sing menehi duit digugat. Sampeyan gelem ra menehi duit aku terus sampeyan digugat. Lha kok sing menehi duit digugat ki piye, aku rono sampe isin. Raiku didokok ngendi. Njaluk-njaluk meneh karo menko isin tenan," ungkapnya dalam Bahasa Jawa.

"Yo rodo anyel tapi yo ora opo-opo," imbuhnya.

Jokowi mengakui akibat gugatan itu program relokasi menjadi amburadul. Padahal, ia sangat berharap program nasional itu berjalan lancar.

Menjawab permintaan MPRS yang ingin bertemu untuk audeinsi, AD-1 siap menerima perwakilan masyarakat. Ia akan melihat kapan waktu luangnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook