Jakarta, CyberNews. Pengamat parlemen FORMAPPI Sebastian Salang mengatakan pembatalan pembangunan gedung DPR harus diputuskan secara resmi melalui rapat paripurna. Pembatalan tidak cukup hanya dinyatakan oleh pimpinan DPR, karena hal tersebut membuka celah kecurigaan dari publik bahwa pembatalan ini hanya abal-abal saja.

"Harus tegas dan resmi dinyatakan di rapat paripurna pembatalan ini. Harus lewat paripurna DPR," kata Salang dalam acara tasyakuran pembatalan gedung DPR di Omah Sendok Jl. Mpu Sendok Kebayoran Baru, Rabu (25/5) siang.

Selain itu Salang juga berharap pembatalan ini dapat ikut mendorong pembatalan pembangunan Gedung DPD di seluruh provinsi, yang juga memakan biaya yang sangat besar.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI dari PAN Candra Kartawijaya mengatakan proyek-proyek untuk eksekutif juga layak di kritisi, karena banyak juga yang sangat mewah untuk ukuran Indonesia. Ruang-ruang tamu, rumah dinas eselon dua, Bupati, walikota sangat mewah, dan banyak jumlahnya. "Belum lagi mobil dinas mereka, jadi tentunya banyak sekali uang negara untuk membiayai pengadaan ini semua," katanya.

Candra mengatakan banyak anggota DPR yang kecewa dengan pembatalan pembangunan. "Karena pas sekretaris fraksi PAN di depan rapat mengucapkan terimakasih atas pembatalan yang dikatakan Pak Marzuki, tanggapan rekan-rekan yang lain, dingin semuanya. Seperti kurang darah. Hehehe," katanya

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook