Boyolali, CyberNews. Pemkab Boyolali masih melakukan validasi data KK miskin. Dijamin, Januari 2012, data yang digunakan sebagai acuan penyaluran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bakal valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Saat ini kami masih melakukan validasi data," ujar Asisten 3 Sekda yang juga Ketua Tim Pengendali Jamkesda, Samsudin, Kamis (12/5).

Dijelaskan, data memang dipasok dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Namun setelah diolah atau dilakukan validasi data maka menjadi data resmi Pemkab Boyolali. Hanya, data tersebut bersifat terbuka. Artinya, bila dalam validasi data ada yang keliru maka langsung dilakukan perbaikan. Langkah itu sekaligus untuk menumbuhkan budaya malu masyarakat.

"Ini untuk proses pembelajaran masyarakat." Misalnya, seorang warga sebenarnya bukan termasuk keluarga pra sejahtera atau sejahtera satu. Maka orang tersebut tidak masuk dalam KK miskin sekaligus tidak masuk alokasi Jamkesda. Jadi, masyarakat diajak untuk aktif dengan memberikan respon.

Dengan memasukkan data tersebut, maka daftar nama yang seharusnya tidak masuk dalam daftar bisa dicoret. Jumlah keluarga yang masuk dalam Jamkesda dialokasikan sebanyak 115.000 KK. Alokasi tersebut berbeda dengan Jamkesmas yang langsung ditangani pemerintah pusat.

Untuk wilayah Boyolali jumlahnya sebanyak 32.890 jiwa. Penerima Jamkesmas otomatis tidak masuk dalam daftar Jamkesda, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Hal itu sekaligus untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu.

Selain itu, lanjut dia, ada juga Jaminan Persalinan (Jampersal) dari pemerintah pusat. Jampersal diperuntukkan bagi ibu yang mengalami kesulitan persalinan. Alokasinya sebanyak 16.800 orang dengan tidak membedakan apakah dia berasal dari keluarga mampu atau keluarga miskin. Kegiatan itu dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Askes dan rumah bersalin.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook