
Roma, CyberNews. Kekacauan politik yang sering berimbas pada pertumpahan darah di utara Afrika menyebabkan gelombang imigran terus berdatangan ke wilayah Eropa. Hal ini dikhawatirkan dapat mengancam kesatuan negara-negara Eropa yang menjadi tujuan para imigran.
Sejak bulan Januari, diperkirakan ada 26.000 penduduk Tunisia yang meninggalkan negaranya menuju Italia, dimana seorang pegawai Itali mengatakan "beban perawatan" mereka perlu dibagi ke 27 negara Uni Eropa.
Pemerintah Italia sebelumnya telah memberi ijin tinggal sementara bagi sebagian warga Tunisia, dan dengannya mereka diperbolehkan bepergian ke 25 negara Eropa dengan bebas. Langkah Italia ini mendapat penolakan dari Jerman dan Perancis, negara bekas penguasa kolonial dimana banyak kelurga dan kerabat warga Tunisia tinggal.
Dua pihak terus bersikukuh benar. Minggu (17/4), kepolisian Perancis menahan kereta dari Italia memasuki wilayahnya. Polisi-polisi Perancis juga berjaga di perbatasan dengan Italia.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Jerman Jens Teschke, yang letak bangsanya terpisah dua negara dari Italia, menyatakan akan "memeriksa dengan lebih teliti lagi" semua yang memasuki negaranya.
Belum ada peraturan resmi yang memperbolehkan siapapun berkunjung tanpa visa, katanya. Zona pemeriksaannya di stasiun 20 mil jauhnya dari Austria juga diketatkan.
Perbedaan pendapat ini mungkin dapat mengancam keeratan tali antar anggota UE dalam jangka panjang. Pengamat mengatakan gagasan bersatunya anggota Uni Eropa tanpa memandang perbedaan budaya dan ekonomi mereka dapat luntur akan hal ini.
Michele Cercone, juru bicara UE, mengatakan Perancis memiliki hak untuk menolak imigran ini. Menurutnya, ijin tinggal sementara tak dijamin dengan kepemilikan paspor atau visa UE itu.
Pierre Henry, Dirut sebuah organisasi HAM, France Terre d'Asile, mengatakan "Adalah komedi, apa yang ditunjukkan Perancis dan Italia. Setiap ada krisis migran di UE, mereka saling lempar tanggung jawab, alih alih memecahkannya."
( JP / CN26 )