Jakarta, CyberNews. Senin (11/4) Ketua Komisi IX DPR RI (bidang Kesehatan), dr Ribka Tjiptaning mengatakan, agar jangan sampai investor asing menguasai industri di bidang kesehatan, terutama dalam pembangunan rumahsakit dan farmasi.

Ia mengeritisi kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang mengijinkan investor asing menanamkan modalnya hingga dapat memiliki 100 persen suatu proyek pada sektor industri farmasi nasional.

Politisi PDI Perjuangan ini menandaskan, "Kebijakan itu jelas berbasis neo kolonialisme-kapitalisme (Nekolim), kini populer dengan neoliberalisme (Neolib)."

Dia menyayangkan kebijakan pemerintah yang seakan pro-liberalisasi. "Mahzab" ini terbukti di berbagai belahan dunia  semakin menambah jumlah rakyat yang termajinalisasi.

Karenanya, berlandaskan konstitusi UUD 1945 dan amanat rakyat, fraksinya terus memperjuangkan agar rumahsakit terutama dapat dikelola negara. Hal ini karena kesehatan tidak boleh dijadikan komoditi, bahkan diserahkan ke mekanisme pasar secara besar-besaran.

Justru sesuai dengan konstitusi kita, Pemerintah harus meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan secara gratis ke rakyat. "Kesehatan tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar bebas yang akan semakin menyengsarakan rakyat," pungkas Ribka Tjiptaning.

Seperti dikabarkan sebanyak 20 investor rumahsakit asal Singapura mulai melirik potensi Surabaya pada khusunya dan Jawa Timur pada umumnya untuk dijadikan lokasi investasi dalam bidang kesehatan.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook