Jakarta, CyberNews. Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengungkapkan bahwa Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi telah sepakat membentuk lima kelompok kerja (pokja) untuk menyikapi berbagai persoalan.

Menurutnya, kelima pokja yang sepakat dibentuk adalah pokja politik, energi, pangan, hukum, dan pertahanan keamanan. "Kelima pokja akan membahas persoalan di masing-masing bidang," ujar Marwan di Jakarta, Minggu (20/3).

Dia mencontohkan, pokja politik akan membahas berbagai persoalan politik Indonesia, termasuk membicarakan pembahasan paket undang-undang politik di DPR, seperti UU Pemilu, Pilpres, KPU, dan MD3.

"Jadi, nanti bisa ada kesamaan pandangan di internal Setgab seperti berapa angka parliamentary threshold (PT), maupun keanggotaan KPU," terangnya.

Demikian juga dengan pokja lain, seperti pokja energi yang akan membahas apakah pemerintah perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), atau kenaikan inflasi. Adapun pokja pangan, antara lain akan membahas ketahanan pangan dalam negeri termasuk persoalan impor dan ekspor bahan pangan.

"Untuk pokja hukum, salah satu isu krusial tentu pembahasan revisi UU KPK yang akan dilakukan di Komisi III DPR," kata Marwan.

Sekjen DPP Golkar Idrus Marham menyatakan, pembentukan lima pokja di dalam Setgab semata-mata bertujuan untuk meningkatkan  kinerja pemerintahan SBY-Boediono. "Nanti, di pokja-pokja inilah akan diperdebatkan konsep-konsep yang diajukan masing-masing anggota Setgab. Jadi, hasil dari pokja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik kepada masyarakat Indonesia," tandasnya.

Sementara itu, politikus senior PDIP yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung berharap agar pembentukan pokja di dalam Setgab tidak sampai mengooptasi peran DPR nantinya, termasuk dalam berbagai pembahasan undang-undang. "Jangan sampai peran parlemen terkooptasi karena semuanya sudah diselesaikan di Setgab," tegasnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook