panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
02 Februari 2011 | 18:22 wib
Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Mogok Kerja

 

Semarang, CyberNews. Gara-gara gaji dan tunjangan belum diterima, hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang mogok kerja. Akibatnya, sejumlah sidang terganggu.

Dari enam hakim ad hoc yang ada, lima di antaranya diketahui tidak berada di tempat sejak Rabu (2/2) pagi. Kelimanya ialah Kartini Juliana Mandalena Marpaung, Marsidin Nawawi, Lazuardi Lumban Tobing, Sininta Yuliansih Sibarani, dan Asmadinata. Hanya satu yang masih terlihat yakni Kalimatul Jumro.

Humas Pengadilan Tipikor Semarang, Sugeng Hiyanto mengatakan, lima hakim ad hoc yang mangkir itu berangkat ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta. Dikatakan, kelimanya sudah meminta izin kepada Ketua Pengadilan Tipikor Agus Subroto. "Tapi tidak secara resmi hanya berupa pemberitahuan bahwa mereka pergi ke MA untuk memperjuangkan kejelasan hak-hak yang belum diterima," katanya.

Hak-hak normatif yang belum diterima enam hakim "ad hoc" yang baru menjalankan tugas di Pengadilan Tipikor Semarang berupa uang kehormatan dan fasilitas perumahan, transportasi, serta pengamanan. "Ketua sudah berusaha mencegah kepergian itu namun tidak berhasil," imbuhnya.

Akibat ketiadaan hakim ad hoc itu, sidang lanjutan kasus penyimpangan dan korupsi proyek rehabilitasi "lift" Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II yang sedianya digelar pagi tadi harus ditunda hingga Rabu (9/2). Sedangkan sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) dengan terdakwa Fransiska Riyana Sari (35)sempat ditunda selama beberapa jam.
  
Sidang itu akhirnya tetap berjalan setelah salah satu hakim "ad hoc" yang tidak datang yakni Sininta Yuliansih Sibarani diganti hakim karir, John Halaan Butar Butar.
  
Sugeng melanjutkan, anggaran untuk memenuhi hak-hak normatif para hakim "ad hoc" sebenarnya sudah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2011 dan hanya menunggu pencairan saja.

Pencairan itu, katanya, menyangkut kebijakan anggaran yang berkaitan dengan Badan Administrasi MA dan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Disinggung mengenai sanksi yang kemungkinan akan diberikan kepada lima hakim "ad hoc" yang mangkir, menurut Sugeng, itu wewenang Ketua Pengadilan Tipikor.

( Anton Sudibyo / CN16 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 24471
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 26115
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 25793
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 29133
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 25083
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER