panel header


AMBEG PRAMA ARTA
Memberikan Prioritas Pada Hal-hal Yang Mulia
panel menu
panel news ticker
Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
17 Januari 2011 | 21:10 wib
Belum Mempunyai Izin Siar
32 Radio Daerah Terancam Disweeping
image

Semarang, CyberNews. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng mencatat, hingga saat ini dari 35 Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) di Jawa Tengah, baru tiga radio yang telah mempunyai izin siar. Sementara yang sudah mengajukan pengajuan baru 13 RSPD, sisanya sama sekali belum ada upaya mengajukan permohonan.

Ketua KPID Jateng, Budi Sudaryanto menyatakan, jika sampai pertengah tahun 2011 ini radio-radio milik pemerintah daerah tersebut belum mengupayakan izin, maka pihaknya akan melakukan tindakan penegakan hukum dengan melakukan sweeping. Dalam enam bulan kedepan pihaknya akan melakukan sosialisasi dan memberikan kesempatan pada RSPD untuk segera mengajukan permohonan perizinan.

Jika lewat masa itu belum ada upaya, lanjutnya, KPID kami akan bekerjasama dengan Balai Monitoring (Balmon) kelas II Semarang guna melakukan penegakan hukum, dengan melakukan sweeping. Hal itu ia kemukakan di sela-sela sela-sela acara pisah sambut Komisioner KPID periode 2010-2013 dengan komisioner sebelumnya, di Kantor KPID Jateng Jl Tri Lomba Juang Semarang, Senin (17/1).

Dia mengungkapkan tiga RSPD yang telah mendapatkan izin siar adalah RSPD Kendal, RSPD Kota Pekalongan, dan RSPD Sragen. Sedang yang saat ini tengah dalam proses pengajuan, antara RSPD Purworejo, RSPD Kebumen, Televisi Daerah di Kabupaten Kebumen, RSPD Cilacap, kemudian RSPD Brebes Selatan, RSPD Brebes Utara, RSPD Batang, RSPD Pemalang, serta RSPD Pati.

Menurutnya, yang sudah masuk tahap evaluasid engar pendapat atau EDP, yakni permohonan izin yang diajukan RSPD Temanggung dan RSPD Wonosobo. Sementara sebanyak 23 RSPD di kabupaten/kota lainnya sama sekali belum mengajukan permohonan sama sekali.

"Padahal RSPD ini merupakan lembaga siaran milik pemerintah daerah. Kalau lembaga siaran yang representasi publik tingkat pemerintah kabupaten/kota yang harusnya memberi contoh baik saja malah tidak memberi contoh yang baik, ini akan menjadi pelajaran negatif bagi yang lain," ujar dia.

Terlebih, lanjutnya, dengan banyaknya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang belum belum berizin, menjadi catatan buruk untuk menegakkan aturan bagi lembaga penyiaran ilegal. Sebab menurutnya tidak sedikit lembaga penyiaran ilegal yang menolak untuk ditertibkan dengan alasan banyak RSPD yang tak berijin masih diperbolehkan mengudara.

Di sisi lain, hingga Januari 2011, menurut catatan KPID Jateng, terdapat sebanyak 306 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang telah mengajukan permohonan perizinan. Budi menegaksan 15 LPS diantaranya telah mendapatkan izin penyelenggaraan peniaran (IP2), 65 LPS mendapatkan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran (IP3) atau uji coba siaran, dan 184 baru melalui tahap EDP.

( Yunantyo Adi / CN27 / JBSM )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
24 April 2014 | 10:09 wib
Dibaca: 10
24 April 2014 | 10:00 wib
Dibaca: 166
24 April 2014 | 09:51 wib
Dibaca: 152
24 April 2014 | 09:42 wib
Dibaca: 182
24 April 2014 | 09:33 wib
Dibaca: 173
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER