panel header


BECIK KETITIK ALA KETARA
Berbuat Baik Atau Buruk Akhirnya Terlihat Juga
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
29 Desember 2010 | 21:42 wib
15 Daerah Belum Tuntaskan Raperda APBD 2011

Semarang, CyberNews. Hingga penghujung tahun 2010, sebanyak 15 kabupaten/kota masih belum menyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD 2011. Gubernur Bibit Waluyo memperingatkan agar kabupaten/kota yag bersangkutan segera menyelesaikan secepatnya.

Ke-15 kabupaten/kota dimaksud adalah Wonogiri, Klaten, Purworejo, Kebumen, Brebes, Kabupaten Tegal, Demak, Kudus, Boyolali, Pati, Sragen, Kabupaten Magelang, Grobogan, Blora dan kota Semarang.

Bibit menuturkan, keterlambatan tersebut sangat mungkin dipengaruhi belum adanya kesepahaman antara dewan dengan pemerintah kabupaten/kota. Maka dari itu, kata dia, agenda penyusunan raperda harus dibatasi waktunya kapan harus selesai. Pasalnya, mulai 1 Januari tahun berikutnya program sudah harus jalan dan tidak boleh tertunda.

"Mudah-mudahan peringatan yang disampaikan presiden atau yang saya sampaikan ini, menjadi pemahaman seluruh kabupaten/kota yang belum selesai rancangan anggaran pembangunan daerahnya. Kalau pemerintah provinsi sudah selesai tepat waktu, kenapa ada kabupaten/kota yang sampai sekarang belum menyelesaikan, ini yang saya kurang paham," kata Bibit, Rabu (29/12).

Dia jelaskan, berkaitan dengan penetapan APBD kabupaten/kota 2011, ada 20 daerah yang telah menyampaikan raperdanya untuk dievaluasi. Yaitu Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Surakarta, Salatiga, Jepara, Batang, Pemalang, Rembang, Temanggung, Karanganyar, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas, Kendal, Wonosobo, Sukoharjo, dan Kabupaten Semarang.

Dari 20 kabupaten/kota tersebut, baru tujuh kabupaten/kota yang sudah menetapkan Perda APBD 2011, yaitu Temanggung, Rembang, Jepara, Purballingga, Karanganyar, Sukoharjo, dan Kota Tegal.

Bibit juga mengingatkan, berkaitan dengan pemberlakuan UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bagi bupati/wali kota yang belum menetapkan perda tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak air tanah, hendaknya segera menetapkan perda dimaksud, sebab mulai tahun depan pemungutannya menjadi kewenangan kabupaten/kota.

( Yunantyo Adi / CN26 )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 12192
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 12907
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 12698
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 15009
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 12276
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER