panel header


NABOK NYILIH TANGAN
Memanfaatkan Orang Untuk Melakukan Sesuatu
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
19 Desember 2010 | 22:53 wib
Perda Pajak Provinsi Jateng
200 CC ke Bawah Tak Kena Progresif

Semarang, CyberNews. Draf Perda Pajak Provinsi Jateng yang akan diterapkan tahun 2011, telah ditetapkan. Dihasilkan keputusan, tarif pajak kendaraan (PKB) bermotor dikenakan pajak 1,5 persen sedang bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 12,5 persen, dari nilai jual kendaraan bermotor.

Kementrian Keuangan, kata Ketua Pansus DPRD Jateng untuk Perda Pajak, Novita Wijayanti, sebetulnya telah meminta motor roda 200 CC ke bawah dua dikenakan pajak progresif.

Tetapi menurut dia, Dewan memandang belum perlu menerapkannya. Politisi PDIP yang juga ketua Komisi C DPRD Jateng ini menjelaskan, pertimbangan pemilik roda dua belum dikenai pajak progresif adalah atas pertimbangan kepedulian terhadap masyarakat umum.

Atas pertimbangan tersebut, katanya, Dewan sepakat motor roda dua 200 CC ke bawah tidak dikenakan pajak progresif. Yang akan dikenakan pajak progresif hanyalah terhadap kendaraan roda empat dan motor roda dua yang kapasitasnya 200 CC ke atas.

"Pemerintah Jateng jelas menargetkan kenaikan pendapatan daerah mulai 2011, namun jangan sampai hal itu memberatkan masyarakat umum dan masyarakat lapis bawah. Kenaikan pajak juga selain didasari oleh target pendapatan daerah, pun mendasarkan pertimbangan lingkungan, seperti untuk pengendalian polusi, mengurangi kemacetan, dan lain-lain. Penerapan pajak progresif ini berdasarkan nama dan alamat yang sama," papar Novita.

Dijelaskan, pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang
digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Pajak Progresif

Pengenaan pajak progresif di Jateng, jelas politisi PDIP yang juga ketua Komisi C DPRD Jateng ini, pertama dikenakan pajak 1,5 persen dari harga jual kendaraan bermotor, kedua ditambah 0,5 persen sehingga menjadi 2 persen, berikutnya ditambah
0,5 persen lagi sehingga menjadi 2,5  persen, dan seterusnya.

Untuk kendaraan roda dua yang 200 CC ke atas, menurutnya juga dikenakan pajak progresif. Berikutnya, ia memaparkan, untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dikenakan pajak 5 persen dari harga jual bahan bakar, pajak air permukaan (PAP) dikenai pajak 10 persen dari harga air, sedang untuk rokok dikanakan pajak 10 persen dari nilai cukai.

Dijelaskan, hasil penetapan Draf Perda Pajak tersebut selanjutnya akan dikirim ke Pemerintah pusat, untuk dimohonkan evaluasi. Setelah ada evaluasi, sambungnya, Jateng akan menerapkan apapun hasil dari Kementrian, dan segala sesuatunya akan disesuaikan dengan UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Untuk rencana pengenaan pajak terhadap nomor polisi (nopol) cantik kendaraan bermotor dalam Draf Perda Pajak yang ditetapkan pekan lalu, jelas dia, hal itu memang menjadi perdebatan sebab tergolong pungutan liar, padahal potensinya besar.

"Hal itu sudah dikonsultasikan ke Kementerian Keuangan tetapi karena dalam Undang-undang tidak diatur, jadinya tidak dapat dan belum boleh diterapkan," terangnya.

( Yunantyo Adi / CN26 )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
03 September 2014 | 06:43 wib
Dibaca: 4
03 September 2014 | 06:30 wib
Dibaca: 197
03 September 2014 | 06:17 wib
Dibaca: 220
03 September 2014 | 06:04 wib
Dibaca: 241
03 September 2014 | 05:51 wib
Dibaca: 301
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER