panel header


BECIK KETITIK ALA KETARA
Berbuat Baik Atau Buruk Akhirnya Terlihat Juga
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
12 Oktober 2010 | 09:05 wib
Pemkab Batang Diduga Pakai Software Ilegal

Batang, CyberNews. Sebanyak 700 unit komputer dan laptop di lingkungan Pemkab Batang selama ini diduga menggunakan perangkat lunak ilegal. Dengan kondisi yang ada, diharapkan paling lambat 31 Desember 2011 penggunaan komputer di lingkungan Pemkab sudah menerapkan perangkat lunak berbasis open source sofware (OSS).

"Lebih kurang 700 unit komputer termasuk laptop di Pemkab Batang disinyalir berperangkat lunak tidak legal," ujar Kabag Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Sekda Batang Drs Tulyono MSi.

Dikatakan Tulyono, persoalan ini sudah berusaha ditangani. Termasuk dengan melakukan sosialisasi software legal berbasis OSS kepada jajaran pemerintahan di Batang. Namun, ia juga meminta agar, ini didukung oleh jajaran pimpinan SKPD yang ada.

Apalagi pemerintah pusat melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) telah meminta seluruh instansi pemerintah menerapkan OSS paling lambat 31 Desember 2011 dan memperkenalkan Free Open Source Software (FOSS) untuk mendukung gerakan Indonesia Go To Open Source (IGOS).

Terpisah, Wakil Bupati Drs Achfa Mahfudz Msi yang mewakili Bupati Batang meminta, pelaksanaan migrasi atau perpindahan dari perangkat lunak ilegal menjadi legal jangan menunggu hingga Desember 2011 dan sebisa mungkin dipercepat.

Diharapkan pada 17 Agustus 2011, Pemkab Batang sudah selesai melaksanakan migrasi. Karena itu ia meminta pimpinan SKPD mengarahkan petugas teknis pemegang komputer di masing-masing SKPD untuk melaksanakan migrasi OSS.

"Dengan demikian ketika pada tingkat nasional dicanangkan Indonesia Go to Open Source, pada 17 Agustus 2011, dapat dicanangkan Batang Go to Open Source," kata dia.

Sementara, Kabid Transfer Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Ir Agus Sediadi  MSi menyatakan, ada beberapa kendala untuk implementasi software legal berbasis OSS di instansi pemerintahan. Seperti kurangnya tim pendukung teknis OSS di daerah, minimnya SDM di bidang teknologi informasi di instansi pemerintahan, dan berbagai kendala lainnya.

"Dana pengembangan teknologi informasi hanya memasukan unsur pengadaan perangkat dan service, belum termasuk pengadaan software," kata dia.

( Trisno Suhito / CN26 )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 3769
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 4091
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 3942
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 5077
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 3761
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
05 September 2014 | 23:15 wib
05 September 2014 | 23:45 wib
05 September 2014 | 23:30 wib
05 September 2014 | 23:56 wib
FOOTER