panel header


CRAH AGAWE BUBRAH
Bercerai Kita Runtuh
panel menu
panel news ticker
Bagi pencinta game online, kini telah hadir ribuan game yang bisa dimainkan secara gratis di suaramerdeka.com. Ayo para game mania, buruan manfaatkan kanal game online kami di http://suaramerdeka.matchmove.com/games
panel iklan Hosrizon
panel main 1
05 September 2010 | 12:41 wib
Batalkan Pembangunan Kantor Perwakilan DPD!

Jakarta, CyberNews. Direktur Nasional Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ahmad Fauzi 'Ray' Rangkuti meminta DPD membatalkan rencana pembangunan kantor DPD di setiap provinsi.

Menurut Ray, DPD seharusnya tidak meniru rencana DPR yang akan membangun gedung baru yang ternyata mengundang polemik berkepanjangan. "Kalau DPD tetap bersikukuh membangun kantor atau gedung baru, maka berarti meniru kesalahan yang dimunculkan DPR yang ngotot membangun gedung baru. Nanti, DPD akan dinilai publik sama saja berencana menggerogoti uang negara yang berpotensi untuk membantu rakyat kecil," kata Ray kepada Suara Merdeka CyberNews, Minggu (5/9) siang ini.

Senada dengan Ray, pengamat hukum dan politik Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Yulianto, menilai bahwa bila hal ini juga tetap dipaksakan, maka berarti wakil-wakil rakyat tidak bisa lagi berfikir yang substantif dan fungsional, di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak terbelit kemiskinan.

"Mengapa harus selalu membangun dan membangun kantor yang baru. Mengapa tidak kita coba saja menginventarisir gedung-gedung atau ruangan yang ada di setiap Ibukota Provinsi," kata Yulianto yang lulusan FH UNS tersebut.

Sementara itu Ray, menyarankan DPD memanfaatkan atau mengontrak gedung milik Pemprov setempat. Langkah tersebut sangat efisien  berkaitan dengan jumlah senator tiap provinsi yang hanya empat orang dan ditambah staf ahli dan administrasi.

"Jumlah orangnya kan tidak banyak, jadi buat apa harus membangun kantor-kantor baru," kata lulusan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang tersebut.

Pekan lalu Ketua DPD Irman Gusman mengatakan  akan terus membangun kantor perwakilan DPD di setiap provinsi di Indonesia, karena hal itu sesuai dengan UU No 27/ 2009 tentang MPR/ DPR/DPD dan DPRD. Kantor Perwakilan DPD yang pembangunannya dianggarkan Rp 30 Miliar tersebut menurutnya bukanlah rumah aspirasi anggota dewan yang pernah menimbulkan pro kontra.

Irman berharap masyarakat tidak hanya melihat anggaran pembangunannya saja, tapi harus dilihat pula manfaat dari segi fungsional untuk mendukung kinerja yang jauh lebih penting.

( Hartono Harimurti / CN12 )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share
Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
26 Mei 2012 | 16:38 wib
Dibaca: 24
image
26 Mei 2012 | 16:28 wib
Dibaca: 83
26 Mei 2012 | 16:22 wib
Dibaca: 108
26 Mei 2012 | 16:16 wib
Dibaca: 200
26 Mei 2012 | 15:57 wib
Dibaca: 377
Panel menu tepopuler dan terkomentar
Berita Terpopuler
FOOTER