Jakarta, CyberNews. Pelepasan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh pihak Malaysia dan disusul pelepasan tujuh nelayan Malaysia oleh Indonesia diibaratkan diplomasi tukar guling atau barter murahan yang mengindikasikan lemahnya posisi Indonesia di hadapan Malaysia.

"Cara barter atau tukar guling seperti itu mencerminkan pemerintah Indonesia takut kepada Malaysia, sehingga poisisi tawar menawar diplomasinya dilemahkan," ujar Sekjen Koalisi Rarkyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), M Riza Damanik di Jakarta  Rabu (18/8).

Menurut Riza, pelepasan petugas DKP tidak bisa ditukar dengan pelepasan nelayan Malaysia, mengingat secara hukum internasional kasus itu murni kesalahan yang dibuat Malaysia, baik nelayannya maupun polisi yang melakukan penangkapan terhadap petugas DKP.

"Yang bersalah itu sepenuhnya Malaysia, tapi mengapa kita justru mengalah dan seperti pihak yang ketakutan," tegasnya.

Dia juga mempertanyakan, mengapa pemerintah Indonesia tidak memperoses melalui jalur hukum atas ketujuh nelayan Malaysia yang ditangkap petugas DKP, meskipun kemudian melalui putusan pengadilan dilakukan deportasi terhadap para nelayan itu.

"Kalau penyelesaiannya berdasarkan kedaulatan hukum saya yakin negara mana pun akan menghormati kita, untuk itu kita akan menjadi bermartabat secara internasional. Kalau seperti ini kita ditertawai mereka," terangnya.

Sebagaimana diberitakan, tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Provinsi Kepulauan Riau ditangkap oleh Marine Police Malaysia (MPM) di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Jumat (13/8). Setelah menuai kecaman publik, akhirnya Selasa 917/8) tiga petugas KKP tersebut dibebaskan oleh pemerintah Malaysia.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook