Jakarta, CyberNews. Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif, menyayangkan kondisi perpolitikan di Indonesia yang semakin lama dinilainya semakin tersubordinasi oleh pihak penguasa. Menurut salah satu pengajar di Universitas Paramadina Jakarta ini, kondisi itu tampak ketika keberadaan para ulama sudah tidak lagi berperan dan berposisi sebagaimana seharusnya.

Yudi menambahkan, para ulama seharusnya menjadi penyangga (buffer) dan pintu terakhir dimana rakyat bisa datang untuk mencari kebenaran dan keadilan. "Saya sekarang sangat prihatin melihat pertama kali dalam sejarah Indonesia, baik NU maupun PKB, sejak pemilihan umum 2009, betul-betul sudah menjadi non-aktor dalam perpolitikan tanah air."

Hal itu dinilai sangat tragis mengingat di masa lalu dipastikan hampir tidak ada satu pun perubahan besar tanpa menempatkan NU sebagai faktor yang sangat penting. Yudi mengilustrasikan, siapa pun di masa lalu yang ingin maju dalam pemilihan presiden akan terlebih dahulu datang "mengetuk pintu" para ulama  NU untuk sekadar meminta doa restu.

Namun pada pemilu 2009, lanjut Yudi, yang terjadi kebalikannya, justru malah para ulama NU dan PKB yang datang "mengetuk pintu" para penguasa dan politisi "pemilik kapital."

"Baik eksistensi PKB pasca Gus Dur dan NU sudah tampak semakin tersubordinasi penguasa. Tidak ada lagi yang bisa diperhitungkan. Seolah penguasa bisa bilang, eksistensi keduanya sudah sangat tergantung pada si penguasa itu," ujar Yudi.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook