panel header


KEGEDHEN EMPYAK KURANG CAGAK
Banyak Pengeluaran, Kurang Penghasilan
panel menu
panel news ticker
Dapatkan Gratis Aplikasi Suaramerdeka untuk Android.
panel iklan Hosrizon
panel main 1
13 Juni 2010 | 15:49 wib
Pilkada Blora
Panwas Tangani 41 Pelanggaran Selama Pilkada

Blora, CyberNews. Panitia Pengawas (Panwas) mencatat jumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Blora sebanyak 41 pelanggaran. Pelanggaran tersebut sudah diselesaikan penanganannya oleh Panwas.

Dari 41 pelanggaran itu, tujuh diantaranya masuk kategori pelanggaran pidana. "Satu pelanggaran pidana berupa tindak politik uang yang diduga dilakukan oknum PNS, kami proses hukum lebih lanjut. Saat ini berkas penanganannya sudah sampai di Kejaksaan Negeri," ujar Ketua Panwas, Wahono, Minggu (13/6).

Dia menyebutkan bentuk pelanggaran pidana lainnya yang terjadi dalam kurun waktu pelaksanaan Pilkada adalah dugaan menyalahgunakan jabatan dan status sebagai PNS melakukan kampanye dengan mengajak pihak lain untuk memilih salah satu calon.

Menurut Wahono dari tujuh  pidana pelanggaran pidana itu  empat diantaranya tidak bisa ditindaklanjuti. Alasannya bukti tidak kuat, saksi tidak mau datang dan tidak ada pelapornya.

"Untuk dua kasus lainnya, satu perkara kami kategorikan masuk sengketa pemilu, yakni penyebaran sms yang ternyata isinya tidak benar (penangkapan oknum pagawai Sat Pol PP karena dikabarkan membagi-bagi uang, Red). Dan kasus lainya yakni ajakan melalui sms untuk memilih salah satu pasangan calon, kami kategorikan pelanggaran administrasi," tandas Wahono.

Menurutnya Panwas di beberapa tingkatkan menemukan maupun mendapatkan laporan resmi terkait pelanggaran Pilkada. Wahono menyebut sebanyak 34 dugaan pelanggaran setelah ditangani ternyata masuk dalam kategori pelanggaran administrasi.

"Penangangan lebih lanjut dari pelanggaran administrasi itu kami serahkan kepada instansi yang berwenang. Misalnya perubahan warna pelat nomor kendaraan dinas dari merah ke hitam, kami serahkan kepada Polres. Yang lebih banyak, pelanggaran administrasi kami limpahkan ke KPU karena terkait dengan Pilkada," kata Wahono.

Dia menegaskan 41 pelanggaran yang ditangani Panwas itu adalah pelanggaran yang masuk secara resmi dengan pelapor yang jelas. "Itu yang resmi, kalau pengaduan lewat telepon yang tidak jelas identitas pelapornya ratusan," tandasnya.

Wahono menyatakan untuk memutuskan suatu pelanggaran masuk pelanggaran administrasi atau pidana, Panwas melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hukum terpadu (Gakumdu) antara lain polisi dan kejaksaan. Dia menyatakan jumlah pelanggaran Pilkada kali ini relatif sama dengan yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.

"Perkara politik uang misalnya. Di pemilu legislatif beberapa tahun lalu juga pernah terjadi dan prosesnya hukumnya telah diputus hakim dalam sidang di pengadilan," ujar Wahono.

( Abdul Muiz / CN13 )
Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter twitter dan Facebook Facebook
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Bookmark and Share

Baca Juga


Panel menu
Berita Terbaru
05 September 2014 | 23:56 wib
Dibaca: 26486
05 September 2014 | 23:45 wib
Dibaca: 28186
05 September 2014 | 23:30 wib
Dibaca: 27895
image
05 September 2014 | 23:15 wib
Dibaca: 31406
05 September 2014 | 23:00 wib
Dibaca: 27126
Panel menu tepopuler dan terkomentar
 Berita Terpopuler
FOOTER