Jakarta, Cybernews. Wacana pemboikotan terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dinilai sebagai bentuk tidak gentlemen-nya lembaga lembaga legislatiif. Selain itu, pemboikotan justru merugikan semua pihak.

“Kasus skandal BC ini mestinya diselesaikan secara gentlement antar lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.
Situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi bangsa kita,” kata pengamat politik dari LIPI Syamsudin Haris dalam diskusi bertema ‘Hubungan Pemerintahan dengan Parlemen Pasca Hak Angket Century’ di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Jumat (12/3).

Dia menambahkan, pemboikotan terhadap Sri Mulyani juga tidak tepat. Sebab, Sri Mulyani tidak hanya mewakili posisinya sebagai menkeu, tapi juga mewakili pemerintah. Selain itu, konteks kehadiran Sri Mulyani di DPR adalah untuk bertemu dengan Badan Anggaran DPR guna membahas APBN Perubahan 2010.

“Kita tahu, bila APBN terhambat, yang terkena dampaknya adalah kita semua. Jadi, dampaknya bukan hanya ke eksekutif, melainkan juga ke lembaga legislatif dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya,” ujarnya.

Termasuk di dalamnya adalah pemerintahan daerah. Sebab, sebagian sumber dana pemda, yaitu APBD, berasal dari APBN. “Malahan, 30% Dana Alokasi Umum (DAU) berasal dari APBN,” tukasnya.

Di tempat yang sama, mantan pimpinan Pansus Angket Bank Century Mahfudz Siddik mengatakan, wacana boikot Sri Mulyani adalah isu pinggiran. Sebab, bisa benar-benar terjadi dan bisa juga tidak terjadi.

“Kalau konteks pemboikotan itu pada pembahasan APBN-P 2010, itu adalah satu hal yang harus dikritisi bersama. Apakah memang urgen ada pembahasan APBN-P? Sebab, skema APBN-P adalah skema akal-akalan saja,” tandasnya.

Dia mengungkapkan, ada pihak-pihak yang di dalam proses pembahasan RAPBN, namun kemudian tidak kebagian kantong-kantong karena di-hold. Itulah yang kemudian dimainkan lagi di APBN-P.

“Aneh juga, bagaimana suatu institusi negara yang didalamnya ada Kementerian Keuangan yang begitu hebat, lalu ada Bappenas yang begitu hebat, masa untuk merancang anggaran satu tahun tidak bisa presisi? Mengapa harus ditradisikan-bahkan diritualkan-tiap tengah tahun ada APBN-P,” sesalnya.

Dia menambahkan, dalam ABPN-P isinya ‘hanya’ bagaimana mengoptimalkan dana-dana yang bisa dioptimalkan. “Jadi, kalaupun ada proses boikot pembahasan APBN-P, menurut saya itu juga tidak terlalu signifikan,” imbuhnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook