Pekalongan, CyberNews. Pada bulan Januari, Pemkot harus membayar tagihan rekening listrik ke PLN hampir mencapai Rp 1 Miliar, tepatnya  Mellihat tagihan sebesar itu, Wali Kota HM Basyir Ahmad meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah kerjanya supaya bisa menghemat pemakaian listrik.Rp 965.555.325.

Paling tidak, apabila barang-barang yang menggunakan listrik sudah tidak diperlukan lagi supaya dimatikan. Misalnya, seluruh karyawan di kantor-kantor agar tidak ''mengumbar'' listrik seenaknya. Ketika meninggalkan ruang kerjanya, maka komputer tersebut wajib dimatikan. Demikian juga dengan penggunaan lampu penerangan di seluruh kantor, jika tidak difungsikan lagi supaya tidak dihidupkan. ''Saya sendiri selalu mematikan semua lampu dan peralatan elektronik lainnya apabila mau keluar dari ruangan kerja,'' tandasnya.

Selain membudayakan hemat listrik, Wali Kota berencana akan melakukan sweeping  ke sejumlah lokasi yang menggunakan listrik secara liar. Menurutnya, tindakan penggunaan listrik liar tersebut sangat membebani Pemkot saat membayar rekening tagihan listrik di PLN.

Terpisah, Supervisor Pelayanan Jaringan PLN UPJ Kota Pekalongan, Wakiman menjelaskan, tagihan rekening kantor di lingkungan Pemda Kota Pekalongan mencapai Rp 1.334.043.915. Sedangkan tagihan untuk Pajak Penerangan Lampu Jalan Umum (PPJU) sebesar Rp 7.995.555.500. Adapun pendapatan Pemkot Pekalongan di sektor PPJU sebesar Rp 8.364.444.090.

''Kalau melihat angka tersebut, maka di sektor PPJU Pemkot untung sebanyak Rp 368.488.590,'' jelasnya.

Namun keuntungan tersebut dipakai untuk menutup beban tagihan rekening listrik di perkantoran Pemkot setempat. Dengan demikian, kata Wakiman, jika ditotal Pemkot membayar rekening listrik ke PLN sebesar Rp Rp 965.555.325. Dari jumlah tersebut bisa dilihat bahwa tagihan rekening listrik terbesar ada di perkantoran lingkungan Pemkot Pekalongan.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook