Bandung, CyberNews. Kepala Pusat Pengembangan Energi Nuklir–BATAN, Dr A Sarwiyana Sastratenaya mengatakan bahwa kelayakan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir di Tanah Air sebaiknya tidak perlu terlalu diributkan lagi.

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang melakukan pengecekan terhadap 19 item kesiapan pengoperasian PLTN pada November lalu sudah mengeluarkan penilaian bahwa Indonesia memang layak menjalankannya. Infrastruktur berikut kebijakan pendukung sebuah pembangkit sudah dinyatakan memenuhi syarat.

"Kita dinilai lolos di tahap pertama. Pada Januari 2010, IAEA akan mengirimkan laporan resmi tertulis terkait evaluasi yang dilakukannya itu kepada Pemerintah Indonesia," tandasnya di sela-sela bedah buku " Budaya Keselamatan&Industri Berisiko Tinggi" karya Dr Hamdi Muluk dll di Kampus ITB Bandung, Selasa (22/12).

Menurut dia, menyusul hasil tersebut masa depan pembangunan PLTN di Nusantara sekarang berada di tangan pengambil kebijakan tertinggi yakni Presiden SBY. Pasalnya, untuk melangkah ke tahap kedua, pihaknya masih memiliki raport merah. Yakni belum adanya persetujuan dan jaminan dari Negara bagi pembangunan PLTN.

Komitmen dan dukungan dari pemerintah itu, imbuhnya, akan diikuti oleh pembentukan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO). Lembaga ini bertugas penuh menyiapkan pembangunan PLTN. Dia berharap surat resmi dari IAEA dapat menjadi momentum bagi masa depan PLTN di Indonesia.

Lebih dari itu, Sarwiyana berharap nuklir tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena berdasarkan pengalaman kerap menjadi isu negatif di negara mana pun. Menurut perundangan, seharusnya Indonesia sudah memiliki PLTN antara rentang 2016-2021. Hanya proyek energi tersebut sejauh ini berkembang menjadi sebuah kontroversi yang akhirnya cenderung menjadikannya prosesnya berjalan lambat.

Padahal untuk membangun sebuah PLTN setidaknya dibutuhkan waktu 10 tahun sebelum bisa dioperasikan. Saat ini, sebanyak 53 PLTN tengah dibangun di seluruh dunia. Ditegaskan Sarwiyana, penilaian IAEA dapat dipertanggungjawabkan. Standar penilaian yang dilakukan terhadap kesiapan sebuah negara berlaku merupakn sistem yang berlaku di seluruh dunia.

"Kegagalan industri nuklir di satu negara akan menyebabkan industri nuklir di seluruh dunia jatuh. Jadi tidak usah didemo karena sudah ada badan yang mengawasi," jelasnya.

Dia menambahkan pihaknya telah menyiapkan empat lokasi calon tapak bagi pembangunan PLTN yakni Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara, kemudian Pulau Madura, Banten, dan Bangka Belitung. "PLTN akhirnya harus dan pasti digunakan di Indonesia terutama di Jawa, Madura, dan Bali. Satu lokasi saja tidak cukup, jadi kita mencari daerah lain yang sesuai," katanya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook