Jakarta, CyberNews. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, Fraksi Partai Golkar bisa memahami rencana Presiden Susilo Bambang Yudhyono yang akan menetapkan sejumlah wakil menteri untuk mendampingi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Kami bisa memahami sejumlah menteri yang beban tugasnya sangat berat perlu didampingi wakil menteri," kata Priyo Budi Santoso di gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (26/10).

Priyo mengatakan, keberadaan wakil menteri itu tidak menjadi masalah karena diatur dalam undang-undang No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Ia mengatakan, jika Presiden mengangkat sejumlah wakil menteri maka Fraksi Partai Golkar akan mengapresiasi dan tidak mempermasalahkannya. "Di jaman Presiden Soeharto juga pernah ada posisi menteri muda di sejumlah pos menteri," kata ketua Fraksi Partai Golkar DPR 2004-2009 ini.

Namun karena posisinya menteri muda, kata dia, kemudian terjadi dualisme kepemimpinan dan program yang tumpang tindih, sehingga Presiden Yudhoyono saat ini lebih baik menempatkan posisi wakil menteri.

Ketika ditanya pos menteri apa saja yang beban tugasnya sangat berat sehingga membutuhkan wakil menteri, menurut dia, antara lain menteri keuangan dan menteri luar negeri. Pertimbangannya, menteri keuangan tugasnya sangat berat seperti mengejar target di sektor pajak dan mengatur stabilitas moneter.

Sedangkan menteri luar negeri, kata dia, tugas-tugasnya banyak yang mengharuskan menteri luar negeri berada di luar negeri, sehingga diperlukan wakil menteri untuk mengkoordinir pekerjaan di departemen luar negeri. "Persoalan wakil menteri bukan persoalan cukup atau tidak cukup, tapi persoalan perlu atau tidak perlu," kata ketua DPP Partai Golkar ini.

Ketika ditanya soal kewenangan calon menteri, menurut dia, untuk tugas-tugas yang diwakili wakil menteri, dirjen, atau deputi, mereka tidak dalam posisi mengambil keputusan.

Sementara itu, pengamat politik dari Charta Politika, Bima Arya Sugiarto mengatakan, rencana Presiden Yudhoyono mengangkat wakil menteri untuk membantu beban tugas menteri yang sangat berat, bukan karena akomodasi politik.

Bima memperkirakan, beban tugas menteri yang sangat berat antara lain, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri perhubungan.

Rencana pengangkatan wakil menteri itu, kata dia, bukan untuk mengakomodir kader dari PDIP yang sampai saat ini belum menyatakan sikap secara tegas. "Untuk posisi wakil menteri dibutuhkan figur profesional yang memiliki kompetensi, kapabilitas, dan pengalaman, sehingga kecil kemungkinan posisi tersebut diisi politisi dari parpol," ujar Bima yang memperkirakan SBY saat ini sudah tidak lagi menunggu sikap PDI Perjuangan untuk berkoalisi.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook