Jakarta, Cybernews. Gaji presiden, menteri-menteri, dan beberapa pejabat negara setingkat menteri bakal mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini. Namun, rencana ini dianggap tidak etis, sebab mereka baru mulai bekerja.

Pengamat politik LIPI Syamsudin Haris menganggap hal tersebut belum pas diberlakukan, mengingat para pejabat ini baru saja dilantik dan belum bekerja sesuai tanggung jawab yang diembannya.

"Momennya belum pas, karena baru dilantik," katanya kepada okezone melalui telepon, Sabtu (24/10).

Kendati demikian profesor riset LIPI ini mengaku bahwa gaji para menteri dan pejabat setingkat menteri perlu disesuaikan. Mengingat gaji mereka terbilang lebih kecil jika dibandingkan gaji anggota DPR atau lembaga lainnya. "Gajinya itu kecil dibandingkan lembaga lainnya seperti anggota DPR," imbuhnya.

Dengan catatan, kenaikan itu sesuai dengan tanggung jawab besar yang diemban masing-masing kementerian. Di samping itu, kata dia, kenaikan juga harus disesuaikan dengan budget pada APBN. "Jangan sampai membebani APBN. Yang penting dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook