EVARISAN, Aktivis Perempuan

Oleh Bambang Isti

ADANYA pengabaian sistematis oleh pemerintah provinsi, tampaknya sudah terjadi terhadap banyaknya kasus TKW (tenaga kerja wanita) yang tersangkut masalah hukum, khususnya di Arab Saudi.

Adanya ancaman hukuman mati beberapa TKW yang berada di Arab Saudi, terkesan seperti tidak adaya perhatian oleh pemerintah di banyak provinsi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah.

Evarisan, aktivis wanita, mantan Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender HAM (LRC KJ-HAM) mengatakan, kasus yang menimpa Satinah, warga Kabupaten Semarang, ketika yang bersangkutan saat ini masih kesulitan bagaimana harus membayar diyat kepada keluarga korban, pemerintah Jawa Tengah seakan selama ini tidak ada perhatian.

Menurut Evarisan, "Selama ini (pemerintah) tidak ada tindakan apapun, seharusnya kan bertindak cepat, sesegera mungkin, karena terlebih lagi ini ada warga masyarakatnya yang terancam hukuman mati,"

Yang ada, lanjut Eva, adalah tindakan sporadis baru dilakukan, "Kayak pemandam kebakaran saja, akan bertindak kalau sudah terjadi. Jadi saya katakan, ini seperti telah terjadi adanya pengabaian sistematis,"

Lalu apa yang diharapkan? "Ya, harus dijalankan fungsinya. Siapa pun warga masyarakatnya jika terancam, ya harus dibela. Mengapa mereka berangkat bekerja di luar negeri, kan akibat dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan,"

LRC KJ-HAM adalah sebuah lembaga sosial yang bekerjasama dengan masyarakat menuntaskan kekerasan terhadap perempuan dengan organisasi migran-care di Jakarta. LSM ini merasa perlu mengadakan pendampingan pada keluarga TKJW bermasalah, seperti Satinah.

Berkas

Akhir Januari 2012, LRC KJ-HAM menerima berkas atas Satinah warga Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yang berisi histori keberangkatannya ke Arab Saudi.

"Berkas ini akan kami pelajari dulu dan akan kami bawa untuk materi mediasi dengan gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dalam pekan ini," kata Eko Rusanto, SH MH, Kepala Operasional LRC KJ-HAM.

Mengapa ke Gubernur Jawa Tengah? "Karena selama ini persoalan TKI selalu menjadi domain pemerintah pusat. Mestinya kan tidak begitu, meski kasus Mbak Satinah ini sudah sampai pada upaya permintaah maaf dari keluarga korban, tapi gubernur kan tidak mengetahui mekanismenya bagaimana," kata Eko Rusanto.

Maka upaya pihak LRC KJ-HAM untuk menemui Bibit Waluyo ini sebagai bukti, kalau pemerintah provinsi Jawa Tengah selama ini tidak menaruh perhatian serius kepada warganya yang terbelit persoalan serius yang menyangkut hak hidup.

"Maka lewat pemahaman dari para pejabat di provinsi ini, maka persoalan negosisasi antara pemerintah pusat di Jakarta dengan Pemerintah Arab Saudi akan semakin lancar," kata Eko.

Upaya pihak LRC KJ-HAM untuk menemui pejabat Provinsi Jawa Tengah, karena dirasakan selama ini seolah persoalan TKI adalah domainnya pemerintah pusat karena para TKI itu terkesan belum adanya perlindungan secara maksimal oleh pemerintah provinsi terhadap warganya yang terancam hukuman mati seperti yang terjadi pada kasus Satinah.

Untuk kasus Satinah pemerintah Arab Saudi memberikan toleransi waktu sampai bulan Desember 2012 untuk batas negosiasi. "Jadi waktunya masih cukup panjang untuk bisa menawar kepastian berapa pemerintah Indonesia harus membayar diyat nanti," kata Phaeri, kakak kandung Satinah.

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook