SM/Maulana M Fahmi

BANYAK orang belum lupa pada ketegasan dan kecekatan Jusuf Kalla semasa menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Kini kelebihannya itu tak juga luntur ketika memimpin Palang Merah Indonesia (PMI). Bencana beruntun di Wasior, Mentawai, dan Merapi menjadi saksi betapa
pria asli Makassar ini memiliki kepedulian dan visi. Bagaimana pemikiran Jusuf Kalla mengenai pengelolaan bencana? Berikut petikan perbincangan dengan dia di Semarang belum lama ini.

Bagaimana Anda memandang penanganan bencana? Apakah pemerintah sudah cepat dalam bertindak?
Sebenarnya tindakan itu tergantung laporan. Pada kasus Mentawai, laporan dari bawah terlambat sehingga reaksi pemerintah juga terlambat. Tapi dalam kasus Merapi saya pikir tindakan cepat sudah diambil, terutama dalam hal relokasi dan evakuasi korban.
Tapi kenapa korban masih banyak?

Ya kalau di Mentawai korban banyak karena penyelamatan terlambat. Tapi untuk Merapi, kan sudah diprediksi dan kita siap. Tapi yang luput dari prediksi adalah besarnya letusan. Kita lihat awalnya zona aman hanya 10 kilo meter (km) kemudian meluas 15 km dan terakhir 20 km. Jangan lupa ketika letusan pertama (26 Oktober) seharusnya tidak ada korban jika semua masyarakat mematuhi peringatan. Jadi kalau dibilang sukses, ya memang tidak, tetapi juga tidak gagal sama sekali.

Tapi di lapangan masih banyak sorotan soal kelambanan itu, terutama soal penanganan pengungsi?
Nah, jika bicara masalah pengungsi atau korban bencana, ini memang kurang. Dana bencana saya bilang sangat lamban turun. Pemerintah seharusnya jangan menunggu persetujuan Dewan. Kalau rapat terus pengungsi bakal kelaparan. Langsung saja berikan kepada korban demi kemanusiaan. Ke Dewan lapor saja. Ini masalah urgensi. Lupakan sementara prosedur birokrasi, karena yang penting menyelamatkan manusia dulu, prosedur belakangan. Gerak cepat yang penting.

Apa peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri? Keputusannya berkantor di Yogya kemarin apakah efektif?
Sebenarnya ya dengan teknologi komunikasi sekarang ini, segala sesuatu bisa dikerjakan dan dikontrol dari Jakarta. Tapi mungkin maksudnya untuk memberi spirit kepada pejabat dan masyarakat setempat agar kuat menghadapi bencana. Jadi ya menurut saya masih ada segi positifnyalah.

Sekarang berkait dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Apa perannya dalam penanganan bencana kali ini?
PMI ada di setiap daerah sehingga diuntungkan karena lebih menguasai lapangan. Kami bergerak cepat menerjunkan sukarelawan sejak hari pertama terjadi bencana di Mentawai dan Wasior.  Untuk Merapi bahkan tim sudah berada di lapangan sebelum letusan pertama 26 Oktober. Setiap minggu kami gelontorkan dana Rp 3,5 miliar untuk logistik pengungsi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kami setiap hari memberikan 150 juta roti dan ratusan ribu telur asin untuk makan pengungsi. Ini bukan pamer tapi menggambarkan kerja. Kami ingin penanganan dengan cepat dan memaksimalkan semua jaringan serta potensi yang ada.

Pemerintah sepertinya malah kalah cepat dari masyarakat soal menangani  pengungsi dan pengiriman bantuan. Menurut Anda?
Ini karena masyarakat pada dasarnya memiliki kepedulian tinggi. Semua bergerak untuk mengumpulkan bantuan dan cepat dikirim secara langsung. Tidak pakai birokrasi juga.

Bagaimana dengan sukarelawan yang dengan heroik membantu pengungsi. Bahkan sampai mengorbankan nyawa segala?
Sukarelawan memang banyak membantu tugas PMI dan Tim SAR di lapangan. Hormat saya untuk mereka yang sudah bekerja dengan gigih dan rela berkorban. Hormat lebih mendalam untuk para sukarelawan yang gugur. Merekalah pahlawan sebenarnya.
Nah dengan jatuhnya korban dari sukarelawan, menurut Anda bagaimanakah seharusnya mengelola mereka?

Saya mengharapkan para sukarelawan yang pergi ke Mentawai, Merapi, maupun Wasior tidak lebay apalagi narsis. Saya kemarin ke Mentawai, melihat banyak sukarelawan yang tidak bisa bekerja, tidak punya kemampuan. Mereka hanya berfoto-foto. Para sukarelawan harusnya memiliki keahlian bencana, cepat, tanggap serta memiliki kemampuan koordinasi yang baik. Modal berani saja tidak cukup. Yang punya kemampuan saja bisa jadi korban apalagi yang tidak punya bekal apa-apa. Sebelum pergi para relawan mempelajari dulu seluk beluk daerah itu. Kalau takut ombak, ya jangan ke Mentawai. Kalau takut panas, ya jangan ke Merapi. Sukarelawan juga jangan cepat mengeluh. Kalau pengungsi mengeluh, itu wajar. Masa mengurusi orang mengeluh dengan keluhan juga.
Anda pernah mengatakan, penyaluran bantuan tidak hanya harus akurat tetapi  diperlukan pengawasan agar tidak ada penyimpangan. Apakah sudah ada indikasi penyimpangan?

Kalau indikasi sih belum. Tapi karena material segitu banyak tentu saja rawan penyimpangan. Ketika ke Merapi kemarin saya berulang-ulang mengingatkan pejabat di sana untuk berhati-hati dan mengawasi penimbunan bantuan. Jika ditemukan langsung dibongkar. Terlebih dana bencana dari pemerintah, saya peringatkan agar tidak dikorupsi. Dulu ketika gempa Yogyakarta, 2006, penyaluran dana bencana pemerintah dilakukan dengan menggandeng mahasiswa. Mereka yang masih punya idealisme tinggi itu membantu kita  mengawasi agar jangan sampai bantuan disalahgunakan.

Beralih ke persoalan pascabencana. Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?
Kehidupan mereka harus segera direkonstruksi. Bangun perumahan untuk para warga korban bencana. Di Mentawai kami bahkan sudah membantu rekonstruksi dengan membangun 516 rumah. Saya berani sebut sebelum Natal sudah selesai pembangunan. Tapi untuk Merapi rekonstruksi harus memperhatikan evaluasi waktu bencana sebelumnya. Untuk antisiapsi jika ada letusan lagi kelak, perumahan harus didirikan di lahan yang memudah evakuasi.

Dan tak hanya fisik, rehabilitasi ekonomi juga harus dilakukan. Mereka kehilangan rumah, ternak, dan pertanian. Itu sama saja kehilangan pekerjaan. Pembangunan rumah dan fasilitas warga yang hancur harus dilanjutkan dengan subsidi ekonomi. Bentuknya, selain berupa pembangunan sarana ekonomi juga dengan memberikan subsidi langsung kepada para korban. Berikan subsidi seperti bantuan langsung tunai (BLT) selama setahun hingga benar-benar pulih perekonomiannya.
Hanya itu?

Indonesia sebagai daerah rawan bencana membutuhkan kesiapsiagaan setiap saat yang tidak hanya dilakukan pada saat bencana terjadi. Pemerintah sudah seharusnya memikirkan langkah-langkah penanganan bencana alam yang berkelanjutan untuk menghindari jatuh korban jiwa manusia massal. Ini dengan membuat standar operasional yang harus dilaksanakan pada proses-proses penanganan bencana alam sesuai dengan karakter potensi bencana. Mulai dari tahap awal persiapan penanganan bencana alam, proses penanganan saat terjadi bencana alam, sampai dengan tindaklanjut penanganan kepada para korban.
Prosedur yang baku ini penting untuk melindungi masyarakat dari bencana alam yang memakan korban jiwa massal, seperti tsunami, gunung meletus, tanah longsor, dan banjir.
Siapa yang harus menjalankan hal ini?

Semuanya.  Ini menjadi prosedur baku bagi pemerintah pusat dan daerah serta bekerja sama dengan instansi lintas sektor seperti aparat keamanan, kesehatan  juga masyarakat umum.
Tanggung jawab moral menangani efek serangan bencana tak hanya di tangan  PMI. Kesigapan otoritas yang berorientasi meminimalisasi dampak bencana, terutama pada masyarakat setempat, akan terlihat dari penemuan dampaknya pascabencana. Dalam hal ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni kecepatan, koordinasi, dan ketepatan.
Beralih ke persoalan pribadi.Ketika hampir semua mantan wakil presiden mundur teratur dari sorotan publik selepas lengser, mengapa Anda menerima jabatan sebagai ketua umum PMI? Apa yang Anda cari?

Saya tidak cari apa-apa di sini. PMI bukan lembaga membuat proyek tapi merupakan lembaga tempat beramal guna persiapan modal akhirat. Dan bukan pula lembaga untuk mengoleksi jabatan namun mengabdi terhadap kemanusiaan dan berbuat amal. Saya juga tidak minta. Ini amanah. Jadi saya jalankan. Saya akan wakafkan hidup saya untuk PMI dan Indonesia.

Selama ini orang hanya tahu  bahwa PMI adalah donor darah. Apakah persepi ini salah dan harus diubah? Bagaimana caranya?
Pemahaman itu tidak salah, cuma harus di tambah. Selama ini yang populer hanya donor darah karena mungkin hanya kegiatan itu yang masyarakat tahu dan banyak berpartisipasi. Karena itu kami akan mencoba meningkatkan kesetiakawanan masyarakat, melibatkan partisipasi perusahaan dan tokoh-tokoh nasional agar PMI kuat. Jika kuat, maka PMI akan lebih bisa berperan dalam misi kemanusiaan dalam penanganan bencana yang akhir-akhir ini tanpa bisa dibendung kedatangannya. (33)

Untuk berita terbaru, ikuti kami di Twitter dan Facebook